Indikasi adanya penyimpangan yang dilakukan sejumlah oknum dalam penyelenggaraan haji 2008 tak sekadar isapan jempol. Menteri Agama M. Maftuh Basyuni mengungkapkan, pascaevaluasi nanti pihaknya memberikan sanksi yang sepadan bagi mereka. Bahkan, dia berjanji tidak akan pandang bulu dan mengambil tindakan yang tegas, termasuk kepada pegawai Departemen Agama yang terlibat.
Kembalikan Dana Rp 726 M ke Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tenggat sampai akhir bulan kepada BP Migas untuk mengembalikan USD 66 juta (sekitar Rp 726 miliar) ke kas negara. Dana tersebut berasal dari kontrak karya kerja sama dan temuan rekening liar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan 127 kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, diperiksa karena terkait berbagai perkara, terutama korupsi. Demikian dikatakan Staf Khusus Presiden Bidang Pengaduan Sardan Marbun, Kamis (15/1), yang dihubungi dari Jakarta.
Staf khusus presiden bidang hukum, Denny Indrayana, mendesak DPR segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Molornya pembahasan dinilai akan berdampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. "Tidak ada pilihan selain mengegolkan rancangan ini," katanya dalam diskusi di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, kemarin.
Sebelum terpilih secara definitif, Harifin sudah menjabat pelaksana tugas Ketua MA.
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Harifin A. Tumpa, terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung menggantikan Bagir Manan, yang pensiun tahun lalu. Tumpa langsung terpilih pada pemungutan suara putaran pertama dengan mendapatkan dukungan 36 dari 43 suara hakim agung. Sesuai dengan tata tertib, hakim agung yang diusulkan lebih dari 50 persen anggota hakim agung langsung ditetapkan menjadi pemenang pemilihan.
Presiden SBY: Tapi Harus Diteropong
Ini kabar baik bagi para pejabat yang keluarganya menjadi pengusaha. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tidak melarang keluarga pejabat untuk berbisnis. Termasuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBN maupun APBD.
Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di tahun 2009 ini benar-benar berada dalam posisi terancam. Hal ini terkait dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) kepada pembuat Undang-Undang (UU) untuk membentuk UU tentang Pengadilan Tipikor dalam jangka 3 (tiga) tahun setelah putusan. Sesuai deadline yang diberikan MK, UU Pengadilan Tipikor ini pun harus selesai paling lambat 19 Desember 2009. Artinya, usia Pengadilan Tipikor hanya tinggal setahun saja.
Aturan upah pungut dibuat semasa Gubernur Sutiyoso.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan upah pungut pajak daerah serta pajak bumi dan bangunan pada 2005-2007.
Tim kuasa hukum Sarjan Tahir mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadikan anggota Komisi IV DPR, Azwar Chesputra, sebagai saksi. Mereka juga meminta Azwar dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sofyan Rebuin dijadikan tersangka dalam kasus pengalihan fungsi hutan Pantai Air Telang Sumatera Selatan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api.
Sebanyak 43 hakim agung akan menggunakan hak suaranya untuk memilih ketua Mahkamah Agung periode 2009-2014, Kamis (15/1) pagi ini. Mereka akan memilih ketua dari kalangan hakim agung sendiri.
