Sistem Jaminan Sosial Nasional agar Direalisasikan
Sejumlah pasien keluarga miskin ternyata harus mengeluarkan biaya guna mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pelaku pungutan liar terbesar merupakan pelayan publik di unit terkecil, yaitu rukun tetangga/warga. Hal itu terungkap dalam diskusi publik ”Menggugat Pelayanan Rumah Sakit terhadap Warga Miskin” yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (9/2). Adanya pungutan liar untuk mendapat kartu jaminan itu terungkap melalui survei bermetode pelaporan kartu warga (citizen report card) yang dilakukan 2009. Terdapat 738 responden pasien di 23 rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Margin of error sekitar 3-4 persen.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Udju Juhaeri dari Fraksi TNI/Polri dan Endin AJ Soefihara dari Fraksi PPP, Selasa (9/2). Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk menyiapkan penyidik dan penuntut independen. Hal itu menyusul terkuaknya kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Direktur Penuntutan Ferry Wibisono dengan mengantar terperiksa Wisnu Subroto, yang dinilai adanya sikap mendua staf KPK dengan institusi asal.

Mantan Wakil Presiden, yang kini Ketua Umum Palang Merah Indonesia Pusat, Muhammad Jusuf Kalla menyarankan pemerintah sebaiknya tidak membeli dan mengelola sendiri pesawat kepresidenan. Pengelolaan itu sebaiknya dilakukan oleh sebuah badan usaha milik negara atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Keputusan partai politik terkait kasus pemberian dana talangan atau bail out Bank Century akan memengaruhi perolehan suara pada Pemilihan Umum 2014. Oleh karena itu, politisi harus berhati-hati dan jangan sampai melawan kehendak publik.

Kewenangan pemerintah membuat Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Dua advokat dan seorang peneliti meminta MK membatalkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai sebuah lembaga yang ekstra ( extra ordinary institution ), KPK lahir dengan sebuah semangat yang amar besar untuk memberantas  wabah korupsi di negeri ini. Semangat KPK dan masyarakatpun bersatu padu sehingga ketika lembaga ini ‘dilukai’ maka masyarakat pun menjadi berang. Begitu banyak perlawanan dari koruptor untuk merontokkan keberadaann KPK (corruptor fight back) baik sejak awal didirikan hingga saat ini. Kriminalisasi pimpinan KPK merupakan salah satu contoh konkrit dari perlawanan tersebut. Akan tetapi, ada sebenarnya bentuk perlwanan tidak lansung yang potensi bahayanya justru lebih besar untuk melemahkan lembaga ini. Kasus Direktur Penuntutan KPK, Ferry Wibisono yang memberikan hak previlege kepada Wisnu Subroto, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung. Wisnu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Saksi dalam kasus dugaan percobaan korupsi, melakukan permufakatan, dan menghalangi proses pemeriksaan KPK dengan tersangka Anggodo Widjojo.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar DPR bersama Kemenkes segera membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Upaya itu diperlukan untuk mengatasi penolakan dan penyanderaan pasien miskin di beberapa rumah sakit.

Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan polisi menegakkan hukum terhadap segala macam kejahatan, termasuk kejahatan pajak, korupsi, dan mengemplang utang yang ditanggung rakyat. ”Karena itu menyangkut rasa keadilan rakyat,” kata Presiden.

Bambang: Usut Tuntas

Para penggiat Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi atau Cicak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mencopot Direktur Penuntutan Ferry Wibisono yang dianggap melanggar kode etik saat mengantar mantan Jamintel Wisnu Subroto lewat pintu samping Gedung KPK.