Meskipun penggunaan dana bantuan sosial bermasalah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap mengalokasikan dana bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 sebesar Rp 269 miliar. Namun, kini, penyaluran lebih sederhana, yakni langsung ke penerima.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng A Fikri Faqih, Selasa (18/1) di Semarang, mengatakan, calon penerima bantuan sosial (bansos) langsung mengajukan permohonan ke Gubernur Jateng. Anggota legislatif tidak boleh lagi menjadi perantara, tetapi hanya memberi rekomendasi.

Kejaksaan Negeri Kota Batam, Kepulauan Riau, menahan dua pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batam yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2009 senilai Rp 22,5 miliar. Kedua pejabat itu dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II A Batam sejak Senin (17/1) malam. Kepala Kejaksaan Negeri Batam Ade E Adhyaksa, Selasa, mengatakan, dua pejabat Pemkot Batam itu adalah Kepala Bagian Keuangan Erwinta Marius dan Bendahara Raja Abdul Haris.

Mantan anggota Dewan Penasihat Presiden, Adnan Buyung Nasution, Selasa (18/1) di Jakarta menegaskan, 12 instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk percepatan penuntasan kasus mafia pajak dan mafia hukum terkait Gayus HP Tambunan itu terlambat. Ia meragukan pula efektivitas penunjukan Wakil Presiden Boediono untuk mengoordinasikan dan mengawasi penuntasan kasus Gayus.

Tentara Nasional Indonesia tengah mengkaji kemungkinan perubahan dalam mekanisme hukum yang berlaku di dalam TNI. Sidang di pengadilan militer, misalnya, akan dilakukan terbuka.

”Selama ini tertutup karena aturan internal yang berlaku,” kata Kepala Staf Umum Panglima TNI Marsekal Madya TNI Eddy Hardjoko, Selasa (18/1), seusai memimpin Gelar Operasi Kepolisian Militer 2011. TNI mempertimbangkan menuntaskan mekanisme hukum di TNI di masa mendatang. ”Sanksi juga disebarkan terbuka,” katanya.

Pembelian rumah seharga Rp 5 miliar di kawasan Jakarta Selatan oleh keluarga mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Susno Duadji sebagian memakai cek perjalanan. Cek itu diduga dibeli dari hasil pemotongan dana pengamanan pemilu kepala daerah Jawa Barat tahun 2008.

Hingga saat ini, rencana pembangunan gedung baru untuk Dewan Perwakilan Rakyat telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 14,7 miliar. Padahal, selain masih ditolak oleh sejumlah elemen masyarakat, belum ada keputusan tentang rencana akhir bentuk gedung berikut rinciannya.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat dihukum 1 tahun dan 8 bulan penjara. Terdakwa yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat itu dinilai terbukti korupsi dalam proyek perbaikan rumah dinas, wisma duta besar, dan gedung kantor di wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tahun 2003.

”Terdakwa dihukum 1 tahun dan 8 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Jupriyadi, Selasa (18/1).

Penyidik Kepolisian Negara RI menemukan salinan paspor negara Guyana dengan foto mirip mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Salinan paspor itu ditemukan penyidik di dalam komunikasi elektronik melalui e-mail antara tersangka John Jerome yang menjadi buron dan tersangka Ari dalam dugaan kasus pemalsuan identitas paspor atas nama Sony Laksono yang digunakan Gayus.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli di Jakarta, Selasa (18/1).

Penyidik Kepolisian Negara RI menemukan salinan paspor negara Guyana dengan foto mirip mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Salinan paspor itu ditemukan penyidik di dalam komunikasi elektronik melalui e-mail antara tersangka John Jerome yang menjadi buron dan tersangka Ari dalam dugaan kasus pemalsuan identitas paspor atas nama Sony Laksono yang digunakan Gayus.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli di Jakarta, Selasa (18/1).

Fraksi Partai Amanat Nasional mengancam akan menolak rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Hal itu disebabkan F-PAN melihat ada ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek pembangunan rumah dinas.

”Saat ini kami (F-PAN) sedang mempertimbangkan untuk menolak menempati rumah jabatan anggota sebelum ada kepastian hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Sekretaris F-PAN Teguh Juwarno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).