Pengungkap Kasus Perlu Dilindungi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk perlindungan saksi dan korban. Hal itu terkait banyaknya pengungkap kasus (whistle blower) yang menjadi tersangka atau terdakwa.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai seusai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (19/1). ”Ini pertemuan lanjutan. Pada Agustus 2010 LPSK dengan KPK sudah membicarakan perlindungan saksi,” katanya.

Hari Sabarno Sangkal Terlibat Korupsi Pemadam Kebakaran

Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Kamis (20/1), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 daerah. Pemeriksaan ini adalah yang pertama kalinya sejak ia ditetapkan sebagai tersangka pada 29 September 2010.

”Saya dianggap ikut serta dan terlibat. Padahal, faktanya tidak demikian,” kata Hari Sabarno seusai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Kamis.

Salahkah Vonis Hakim atas Gayus?

Vonis tujuh tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Gayus Halomoan Tambunan membeliakkan publik. Rasa keadilan masyarakat terusik. Salahkah majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada Gayus?

Memang apa yang benar dan yang salah bisa berbeda menurut kepentingan pihak yang terlibat. Dalam kasus Gayus, ada rujukan yang bisa jadi yurisprudensi. Hakim Muhtadi Asnun yang dapat suap 20.000 dollar AS dari Gayus hanya divonis dua tahun penjara. Gubernur Aceh Abdullah Puteh yang korupsi Rp 13,8 miliar hanya divonis 10 tahun.

Kontroversi Vonis Gayus

Nemo prudens punit, quia pecatum, sed ne peccetur (orang bijak tidak menghukum karena dilakukan dosa, tetapi agar tidak lagi terjadi dosa). Demikian Seneca merujuk ajaran filsuf Yunani, Plato.

Ajaran tersebut adalah landasan filsafati tujuan pidana sebagai upaya pencegah umum (general prevention). Artinya, seseorang harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas kejahatan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama. Perihal berat-ringannya pidana, ada tiga faktor yang amat memengaruhi.

KPK Periksa Dua Staf Menteri LH

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua staf Menteri Lingkungan Hidup, Kamis (20/1). Pemeriksaan itu terkait kasus suap dalam penghargaan Adipura Kota Bekasi. Secara terpisah Kementerian Lingkungan Hidup meralat pernyataan soal penambahan nilai Bekasi.

Kongres PSSI; Media Kesulitan Akses Lokasi

Kongres Tahunan PSSI dijadwalkan akan dibuka Jumat (21/1) malam ini di kawasan eksklusif Pan Pacific Nirwana Bali Resort, Tanah Lot, Tabanan, Bali. Pertemuan yang akan membahas persepakbolaan nasional itu terkesan seperti disembunyikan dari pantauan media.

Sejumlah wartawan setempat, Kamis, berusaha memperoleh informasi tentang pelaksanaan Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu dengan mendatangi hotel tersebut. Namun, mereka tidak diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan di pintu gerbang yang menegaskan, ”Tidak ada pemberitahuan soal Kongres PSSI”.

Negara seperti Sangat Rapuh

Kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan menunjukkan sikap aparat penegak hukum di negeri ini yang mudah sekali dipengaruhi oleh uang. Penegakan hukum di negara ini seperti sangat rapuh.

Penilaian itu dikatakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Kamis (20/1) di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia Jakarta. ”Yang jelas, negara ini sudah di bawah Gayus karena begitu rapuhnya negara ini,” ujar Syafii Maarif.

Suporter Ajukan Permohonan Informasi ke PSSI

Komunitas pecinta sepakbola 'Save Our Soccer (SOS)', Kamis (20/01/11), mendatangi kantor Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). SOS menyampaikan permintaan informasi publik terkait pengelolaan tiket pertandingan Piala AFF 2010 dan laporan keuangan PSSI selama masa kepemimpinan Nurdin Halid.

Anggota SOS, Bejo Untung, menyampaikan sekitar 600 lembar permintaan informasi dari masyarakat, yang diterima petugas resepsionis di kantor PSSI. "Kami menyampaikan titipan masyarakat dari berbagai daerah untuk permintaan informasi kepada PSSI," ujar Bejo.

Mantan Bupati Jembrana Ditahan

Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bali akhirnya menahan mantan bupati Jembrana 2000-2010, I Gede Winasa, kemarin pagi. Dia diduga terlibat kasus korupsi pengadaan pabrik kompos. Pengadaan pabrik ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 miliar.

Sebelumnya, Gede Winasa sudah ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan Oktober tahun lalu. "Berdasarkan keterangan penyidik, Winasa resmi ditahan," kata juru bicara Polda Bali, Komisaris Besar Gde Sugianyar, kemarin.

Tangis Gayus untuk Milana

Di manakah Milana Anggraeni saat suami tercintanya, Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan, menghadapi vonis dalam sidang kemarin? Ibu tiga anak yang sebelumnya kerap hadir di persidangan itu kemarin memang tak tampak di antara pengunjung--justru pada saat yang paling menentukan bagi suaminya tersebut.

Subscribe to Subscribe to