Penolakan atas berlakunya sistem penilian siswa melalui Ujian Nasional (UN) kembali dilancarkan oleh guru dan aktivis pendidikan. Kecurangan sistematis masih terjadi di berbagai daerah selama pelaksanaan UN 2012.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak revisi SK Gubernur No 1971 Tahun 2011 tentang Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aturan ini dinilai melegitimasi ketertutupan pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi membuka peluang korupsi.
Penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan calon anggota legislatif berpotensi melanggengkan praktik politik berbiaya tinggi. Sistem ini mendorong kandidat berkompetisi dengan cara mengandalkan publikasi dibandingkan kerja politik berbasis kerja nyata.
Siaran Pers
Pemilu 2014 terancam mahal, politik biaya tinggi tak terhindarkan. Kooptasi pemilik modalpun
akan menghiasi pertarungan politik dengan menyingkirkan kedaulatan rakyat. kondisi itu yang
terlihat dari desain pengaturan dana kampanye dalam UU Pemilu. UU Pemilu yang disahkan
dalam Paripurna DPR RI, 12 April lalu tidak didesain untuk mengkondisikan pemilu yang murah
dan terjangkau.
Press Release ICW dan APPI
Gubernur DKI Jakarta tidak pro dengan pemberantasan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya SK Gubernur No. 1971 Tahun 2011 tentang Informasi yang dikecualikan (dirahasiakan) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam SK Gubernur ini, dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah seperti SPJ (Surat Pertanggungjawaban Keuangan), tiket, kwitansi, bukti pembayaran, dokumen lelang, kontrak atau SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) pengadaan barang dan jasa dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik.
Siaran Pers
Jakarta (15/04). Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program Open Government Partnership (OGP) justru telah mengkerdilkan arti penting dari UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penilaian itu disampaikan oleh sejumlah lembaga seperti MediaLink, KontraS, Yappika, ICW , IPC dan Indonesia Budget Center (IBC) dalam konferensi pers di Warung Daun Cikini hari ini.
Sebuah hasil studi yang dilaksanakan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di tiga lembaga publik menemukan fakta bahwa kebebasan publik mendapatkan informasi dari pemerintah masih sangat terbatas.
Buku pelajaran untuk siswa tingkat Sekolah Dasar dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) penuh dengan cerita kekerasan. Cerita 'Bang Maman dan Istri Simpanan' yang belakangan menuai polemik, dinilai akan mempengaruhi karakter anak didik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menuntaskan penanganan kasus korupsi di sektor kehutanan. Sejumlah laporan kasus mafia hutan belum ditindaklanjuti secara serius.
