Jakarta, antikorupsi.org (24/11/2015) – Koalisi pemantau peradilan mendesak DPR segera melakukan uji kelayakan kepada delapan calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memilih lima diantaranya untuk menjadi pimpinan KPK.

Koalisi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Legal Rountable (ILR), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengadakan konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Minggu (22/11/2015).

POKOK BERITA:

“Dewan Pertimbangkan Kembalikan Calon”

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/24/388004/Dewan-Pertimbangkan-Kembalikan-Calon - Tempo, Selasa, 24 November 2015

Jakarta, antikorupsi.org (24/11/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima laporan dari masyarakat atas pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas Jakarta Timur. Praktik pungli tersebut diyakini melanggar dengan Perda DKI Jakarta No 3/2012 tentang Retribusi Daerah.

POKOK BERITA:

“Pelemahan KPK kian Kentara”

Pernyataan Pers Bersama

DPR HARUS LAKSANAKAN UJI KELAYAKAN
DAN PILIH 5 PIMPINAN KPK BARU !

Jakarta, antikorupsi.org (20/11/2015) –Ketidaktegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi kemelut permasalahan hukum menjadikan permasalahan jadi menumpuk di Indonesia.

Jakarta, antikorupsi.org (19/11/2015) – Penarikan jaksa senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Kristiana kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung) diduga keras penuh dengan nuansa intervensi. Ada upaya juga untuk menghalang-halangi penyidikan KPK pada kasus suap bantuan sosial (bansos) Sumatera Utara (Sumut) yang juga menyeret mantan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella.

Jakarta, antikorupsi.org (18/11/2015) – Satu tahun sudah HM.