Desakan agar Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh dinonaktifkan mulai menguat di Aceh. Desakan itu terkait dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Puteh sebagai tersangka dalam kasus pembelian helikopter Mi-2.
Pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo sepakat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh dinonaktifkan, karena Puteh sudah resmi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembelian helikopter senilai Rp12 miliar.
Sistem penjualan tiket busway yang masih manual dan tidak integratif sangat rawan korupsi. Sistem penjualan seharusnya terintegrasi dan online dengan satu sistem komputer.
uduhan melakukan money politics yang dilancarkan ICW benar-benar membuat pasangan capres-cawapres SBY-Kalla dibuat sibuk. Setelah tim sukses dan Jusuf Kalla memberikan klarifikasi, kini giliran SBY yang berbicara untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi dalam kasus proyek pembangunan jalan Lautan Hindia-Gayo-Alas-Selat Malaka (Ladia Galaska).
Sehubungan dengan kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Bandung, Direktur Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) Dedi Haryadi mengungkapkan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah menemukan dua macam slip gaji.
Kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Sumatera Barat kembali menelan korban. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Sijunjung berikut Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran, Selasa (29/6), ditahan kejaksaan negeri setempat di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung.
Cawapres M Jusuf Kalla membantah tudingan ICW (Indonesia Corruption Watch) dan TII (Transparansi International Indonesia) tentang dugaan politik uang dalam kampanye pilihan presiden tahun 2004.
Pengadaan 100 unit bus dalam proyek busway tahap pertama dicurigai bermuatan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan adanya mark up yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan petunjuk kuat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT) Felix Fernandez. Besar kemungkinan KPK akan menangani sendiri kasus tersebut.
