Kalangan LSM menuding Kejari Magetan setengah hati dalam mengusut dugaan korupsi APBD senilai Rp 10 miliar.

Parman Suparman, salah satu anggota majelis hakim agung perkara peninjauan kembali atau PK yang diajukan Hutomo Mandala Putra atau dikenal sebagai Tommy Soeharto, mengundurkan diri dari keanggotaan majelis hakim. Perkara PK diajukan Tommy Soeharto. Putra mantan Presiden Soeharto yang divonis 15 tahun penjara atas pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita itu sejak 1,5 tahun lalu sudah mengajukan PK ke Mahkamah Agung, tetapi belum diputus.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono meminta agar penyaluran bantuan untuk korban bencana gempa serta tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dilakukan secara transparan. Keduanya juga mengimbau seluruh masyarakat menunjukkan kepedulian dengan memberi bantuan sesuai kemampuan.

Di tengah komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas korupsi, ternyata jajaran yudikatif masih belum memperlihatkan komitmen jelas dalam pemberantasan korupsi. Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi badan peradilan di Indonesia belum menunjukkan komitmen yang jelas soal pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya mendapatkan data-data pembanding tentang masalah pembelian tank Scorpion di Thailand dan Singapura. Hal itu karena pada tahun yang sama kedua negara itu juga membeli tank sejenis.

Posisi Gubernur Sumbar Zainal Bakar sebagai tersangka korupsi semakin terpojok. Kemarin, anggota DPRD Provinsi Sumbar mendesak agar Zainal Bakar segera nonaktif dari jabatannya.

Analisa terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Riau 2005 menemukan penggelembungan dana (mark up) anggaran pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing bidang dalam struktur Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang rata-rata 30 persen.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon, dalam dua persidangan terpisah, memutus bebas sepuluh terdakwa mantan anggota DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004, dalam kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon tahun 2001.

Pada pertengahan tahun 2005, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menargetkan akan menyelesaikan 60 persen dari 100-an kasus korupsi di Jabar tahun 2003.

Sungguh beruntung anggota DPRD Cirebon ini. Saat anggota dewan di lain daerah ramai-ramai dibui, kemarin mereka bisa bebas murni. Tiga mantan pimpinan dewan yang menjadi terdakwa korupsi APBD 2001 Kota Cirebon dinyatakan tidak bersalah.