Persoalan pendidikan sepanjang 2004 diwarnai gejolak dan kritik masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan. Menurut Mohammad Nuh, guru besar dan rektor ITS, Surabaya, gejolak itu menandakan pergulatan antara tuntutan memperoleh pendidikan murah dan pendidikan bermutu.
Gubernur Banten Djoko Munandar yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2003 menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, kemarin.
Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan sebagai salah satu lembaga hukum dan zona yang bebas suap dan korupsi karena peran dan kedudukan MK yang sangat penting.
Di Sumatera Barat, saat ini tidak ada orang yang tak kenal nama Gamawan Fauzi, sang bupati dari Solok. Bahkan para pria yang duduk-duduk di lapau-lapau--tempat para lelaki berkumpul minum kopi dan ngerumpi politik--nama Gamawan sering kali disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan.
Malam itu begitu mencekam. Suasana gedung Kejaksaan Negeri Kendari pada Jumat (20/8) tersebut begitu ricuh. Massa di halaman gedung Kejaksaan Negeri di Kendari kian tak terkendali. Sementara itu, di dalam gedung, keadaan tak kalah gentingnya. Sebanyak 22 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari periode 1999-2004 berkeras menolak keinginan kejaksaan. Mereka harus ditahan.
Sepanjang 2004 tercatat terdapat 46 kasus korupsi di Jawa Timur, dengan melibatkan pejabat dari tingkat paling rendah, yakni kepala desa hingga bupati atau Ketua DPRD. Kalau dijumlahkan semua, nilai uang yang dikoruspi sangat fantastis, yakni mencapai Rp 6,3 triliun, kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Deddy Prihambudi saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun 2004 di kantornya, Rabu (29/12) sore.
Pemkab Malang tampaknya kian gerah dengan kasus dugaan korupsi kimbun senilai Rp 3 miliar di Dinas Perkebunan dan Pertanian (DPP) kabupaten. Kemarin, Sekkab Malang Betjik Soedjarwoko langsung memanggil tiga pejabat DPP yang sebelumnya diperiksa kejari kabupaten sebagai saksi kasus itu.
DPC PDIP Kabupaten Blitar langsung bereaksi atas nasib yang diterima Muhadi. Para pengurus menyatakan akan memberikan perlindungan atau bantuan kepada Muhadi. Sebab, Muhadi merupakan salah satu kader dari partai berlambang banteng gemuk moncong putih tersebut.
Berbagai kalangan masyarakat di Blitar ternyata sudah menduga dan memprediksi bahwa Bupati Imam Muhadi terlibat dan terseret dalam kasus dugaan korupsi kas daerah Rp 68 miliar. Bahkan, di kalangan karyawan pemkab pun sudah menduga sebelumnya kalau Muhadi bakal ditahan, menyusul empat tersangka sebelumnya.
Forum Pengawas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (FP APBD) Kabupaten Batang menduga telah terjadi kebijakan pelanggaran hukum dan korupsi yang dilakukan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang.
