Semenjak otonomi daerah dicanangkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 35 Tahun 2004. Iklim regulasi di Indonesia mengalami perubahan besar.
Pungutan liar (pungli) masih merisaukan investor asing. Menurut koran ini kemarin, kali ini yang mengaku risau atas adanya pungli tersebut adalah investor asal China.
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah anak haram Orde Baru. Memang benar cikal-bakal kekuatan civil society itu sudah ada di Tanah Air sejak dulu. Ia lahir untuk menghindari cengkeraman pemerintah dan berlindung di balik jubah yayasan atau perkumpulan yang lolos dari penataan struktur politik waktu itu. LSM merupakan pilihan yang netral guna menghindari istilah organisasi non-pemerintah (ornop), yang berkonotasi politis dan konfrontatif. Generasi tahun 1990-an, baju ornop mulai dipakai kembali karena istilah LSM dituding sebagai wujud tunduknya masyarakat terhadap penguasa.
Tikus adalah hewan yang harus diberantas. Ia membawa penyakit, kotor, dan merusak rumah tinggal. Namun, menangkap tikus bukanlah pekerjaan mudah. Ia gesit dan pandai berkelit. Penangkap tikus yang hanya menggunakan tangan kosong harus siap kecewa. Tikus akan lebih mudah ditangkap dengan jebakan.
Selain menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, Mulyana W Kusumah adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Rekan-rekan dia di KPU juga ada yang merupakan staf pengajar FISIP-UI, yakni Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan dua perempuan anggota KPU, Chusnul Mar
Pernyataan publik Anwar Nasution, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan, terhadap tindakan anak buahnya yang melaporkan penyuapan yang dilakukan anggota Komisi Pemilihan Umum Mulyana W Kusumah mengejutkan masyarakat.
Sungguh menarik mencermati kontroversi korupsi di Ditjen Pajak baru-baru ini. Kwik Kian Gie sudah meminta maaf atas somasi Ditjen Pajak, sementara Faisal Basri masih bersikukuh menyatakan ada potensi pajak Rp. 40 triliun yang hilang, diantaranya karena korupsi.
Dugaan penyuapan yang dilakukan oleh tokoh Komisi Pemilihan Umum Mulyana W Kusumah kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan Khairiansyah Salman sangat melukai hati nurani masyarakat jika itu benar. Peristiwa terjebaknya Mulyana oleh perangkap yang dipasang oleh Khairiansyah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut semakin memperkuat opini yang berkembang bahwa gurita korupsi telah melilit-lilit dan merasuk ke seluruh lapisan masyarakat negeri ini.
Hari - hari ini Jawa Tengah sedang dicoreng kasus korupsi. Pertama, sepuluh mantan anggota DPRD Solo yang diduga korupsi APBD 2003 senilai Rp4,27 miliar mulai disidang di Pengadilan Negeri Solo. Kasus mereka itu mencuat ke tingkat nasional lewat sejumlah media.
Bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjatuhkan korban setelah kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh berhasil dimejahijaukan.
