Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Borang, Palembang, Sumatera Selatan.
Dengan terbongkarnya kasus suap di semua jajaran penegak hukum telah menjawab teka-teki di dalam institusi itu ada praktik kotor yang mengakibatkan banyaknya perkara korupsi menjadi hilang.
Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pulau Nias, Sumatera Utara Kuntoro Mangkusubroto mengakui korupsi gampang terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek yang tengah dilaksanakan BRR.
Tim Kerja Penanggulangan Korupsi, Panitia Ad Hoc I, Dewan Perwakilan Daerah mendesak Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti 10 dari 23 kasus dugaan korupsi di sejumlah daerah.
Keterangan Aan Hadi Gusnanto, saksi dalam perkara pemberian uang Rp 550 juta dari Ahmad Djunaidi kepada jaksa, dibantah hakim Herman Allositandi. Menurut Herman, dirinya tidak pernah menerima uang dari jaksa Cecep Sunarto.
Anggota DPR Nursyahbani Katjasungkana menyatakan, penggunaan kalimat dapat merugikan keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi memang dimaksudkan untuk menjangkau semua tindak pidana korupsi. Di dalam pasal itu, pembentuk UU memfokuskan pada unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, bukan akibat dari korupsi.
Beberapa lembaga daerah, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif, mengeluhkan kinerja aparat penegak hukum di daerah. Akibatnya, banyak aparat pemerintah daerah yang tidak mau lagi menjadi pemimpin proyek untuk pengerjaan program-program daerah.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Daan Dimara mulai diadili, Kamis (11/5). Daan didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 3,540 miliar dalam proyek pengadaan segel surat suara pada pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tahun 2004.