Menhan mengingatkan, tidak ada keterbukaan mutlak.
Kalangan Media massa mengaku cemas terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara yang saat ini sedang dibahas panitia kerja DPR. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan pemimpin redaksi media massa cetak dan elektronik di kantor Departamen Pertahanan (Dephan), Jakarta, Kamis (6/8).
Panitia Khusus menjamin unsur hakim ad hoc tetap ada.
Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi mendesak Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengakomodasi pengaturan hakim agung ad hoc yang bakal memeriksa perkara pada tingkat kasasi.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membantah menerima suap dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Masaro Anggoro Widjojo seperti disebut Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar. Testimoni Antasari itu juga diyakini belum tentu benar.
Cibiran hingga tudingan bernada negatif kerap dialamatkan kepada aparat pemerintah yang kebetulan bertugas di instansi yang terkait dengan perizinan ekspor dan impor, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lima tahun lalu.
Pemerintah diyakini memang berniat mengembalikan rezim pemerintahan serba otoriter, yang serba berupaya merahasiakan banyak hal dari warga negaranya.
Selama setahun terbentuk dan bekerja, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hingga kini telah menerima sebanyak 61 permohonan. Saat ini LPSK memberikan perlindungan fisik terhadap sekitar 10 orang yang menjadi saksi atau korban dari perkara korupsi, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus pencucian uang.
Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis mengakui mengetahui perihal usulan anggota DPR, termasuk dirinya, untuk proyek infrastruktur baru dari anggaran stimulus fiskal yang ditawarkan pemerintah melalui Departemen Keuangan.
Tak terima ditetapkan sebagai tersangka korupsi, eks Wakil Bupati Subang, Jawa Barat, Maman Yudhia, mengancam akan melaporkan balik Kepala Kepolisian Resor Subang Ajun Komisaris Besar Sugiyono ke Propam Kepolisian Daerah Jawa Barat. "Karena dia (Kepala Polres) sudah bertindak semena-mena," kata Maman kepada Tempo di Subang kemarin.
Majelis hakim memvonis bersalah dua pejabat Pemerintah Kabupaten Pasuruan non-aktif di Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (5/8). Mereka terbukti terlibat kasus korupsi kas daerah yang menyebabkan kerugian negara senilai total Rp 74 miliar.
KPK sudah menetapkan sebagai tersangka kasus korupsi izin kehutanan Pelalawan sejak tahun lalu.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau dan Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengadili tiga mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun lalu.
