Gayus HP Tambunan dapat disebut sebagai selebritas pengadilan. Tidak hanya materi perkaranya yang menarik perhatian, sosok Gayus pun memiliki kemampuan bergaya, berbicara, dan memainkan perasaan. Tampil di panggung pertunjukan, di tengah sorot kamera, mantan pegawai pajak itu terus berakting.

Tidak seperti banyak pesakitan yang cenderung diam dan menggantungkan harapan di pundak penasihat hukum, Gayus terus mempertahankan dirinya menjadi ”bintang” dengan gaya dan pernyataannya yang menarik dan kadang mengejutkan.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati untuk membentuk Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak. Panja dibentuk bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan untuk membantu mengungkap dalang di balik aksi mantan pegawai pajak, Gayus HP Tambunan.

Pada tahun 2010, pemerintah dan aparat penegak hukum masih mewarisi banyak kasus korupsi yang menyedot perhatian publik.

Sebut saja kasus Bank Century, aliran cek dalam pemilihan deputi gubernur BI, rekening gendut sejumlah jenderal polisi, kasus mafia pajak yang menyeret Gayus Tambunan, serta ”jaksa nakal” dan ”hakim nakal”.

Apakah kelanjutan praktik korupsi tak bisa ditempatkan sebagai tantangan serius bagi pemerintah dan penegak hukum? Apakah program pemberantasan mafia hukum hanya berayun di permukaan?

Dedy Suwardi, pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat, divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia terbukti bersalah menerima suap atas jasa menurunkan kewajiban pajak Bank Jabar tahun 2001-2002.

”Terdakwa terbukti turut serta melakukan korupsi,” kata ketua majelis hakim Herdin Agusten, Selasa (11/1). Dedy dinilai bersalah melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Layar panggung sandiwara mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan keluar dari Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, terkuak kembali. Adegan demi adegan, publik menyaksikan pentas memalukan. Gayus, yang hidup di balik jeruji besi dan di bawah pengamanan ketat pula, dengan mudahnya pelesiran.

Terpidana kasus suap pada jaksa, Artalyta Suryani alias Ayin, akan mendapatkan pembebasan bersyarat pada 27 Januari 2011 karena pada saat itu Artalyta telah menjalani dua per tiga dari masa pidananya.  

Penjelasan Pasal 14 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang No 12/1995 tentang Pemasyarakatan mengatur, narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman berhak memperoleh pembebasan bersyarat.

Tiga panitia pengadaan di Kementerian Sosial mengungkap peran mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan sarung. Ketiganya adalah I Wayan Wirawan, Simon Siregar, dan Yuli Gumilar.

”Ada surat dari pimpro (pimpinan proyek), menyebutkan ada persetujuan dari Menteri (Bachtiar Chamsyah) dalam proses penunjukan langsung proyek mesin jahit,” kata I Wayan Wirawan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (11/1).

Mantan anggota staf Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Widodo Priyono, resmi ditahan Kepolisian Resor Bojonegoro. Widodo Priyono yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penukaran narapidana Kasiyem dengan Karni diperiksa Unit I Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bojonegoro, Senin (10/1) mulai pukul 08.30 hingga Selasa (11/1) pukul 01.00 dan dijebloskan ke tahanan pukul 11.00.

Prospek dan dinamika politik tahun 2011 diperkirakan diwarnai oligarki dan dinasti politik yang semakin menguat dan semakin banyak. Pada tahun 2010 saja oligarki dan monarki politik di lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD, sekitar 40 persen.

Hal itu disampaikan peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, dalam acara Proyeksi Politik dan Ekonomi 2011, Selasa (11/1) di Jakarta. Selain Kristiadi, hadir sebagai pembicara adalah peneliti politik CSIS Nico Harjanto dan peneliti ekonomi CSIS Deni Friawan.

Kasus pelantikan Wali Kota Tomohon benar-benar mengusik cita dan rasa penegakan hukum di negeri ini. Ia dilantik bukan di Tomohon, dalam sebuah sidang pleno luar biasa DPRD Kota Tomohon, mengucapkan sumpah dan janji untuk menjalankan peraturan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa setelah mendapatkan izin ketua majelis hakim tipikor.