Bupati Temanggung yang sudah dinonaktifkan, Totok Ary Prabowo, menolak dakwaan jaksa bahwa dirinya mengorupsi dana pemilu sebesar Rp 2,3 miliar. Dakwaan jaksa sumir dan dicari-cari, katanya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Temanggung kemarin. Totok, yang kemarin berulang tahun ke-36, membacakan pengantar eksepsinya dengan judul Penganiayaan Pejabat Negara dan Teror Institusional.
Ketua DPR melarang anggota Badan Legislasi (Baleg) melakukan perjalanan dinas ke luar negeri (LN) membawa istri. Sebaiknya jangan (membawa istri). Apalagi keadaannya seperti sekarang ini. Sebaiknya dipertimbangkanlah, kata Ketua DPR Agung Laksono, di Jakarta, kemarin.
KANTOR Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar) Jl Raden Saleh, Padang, beberapa hari belakangan ini terlihat lebih sibuk dari biasanya.
Sebanyak 12 anggota DPRD Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), kemarin, mulai diadili sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi dana APBD 2002-2003 sebesar Rp1,098 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, kemarin.
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar) dinilai masih belum mampu memperlihatkan kinerja yang bagus dalam penegakan supremasi hukum, khususnya pemberantasan korupsi di Sumbar.
Program pendidikan gratis tidak akan berlaku di seluruh sekolah. Namun, sebagian besar sekolah akan menetapkan iuran bulanan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Dua hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pengacara Abdullah Puteh, Tengku Syaifuddin Popon, kemarin.
Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menemukan bukti bahwa pembahasan RUU Wakaf di DPR menggunakan dana abadi umat (DAU) di Departemen Agama sebesar Rp2 miliar.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto mencopot Ajun Komisaris Besar Baharudin dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Baharudin dicopot karena terlibat kasus penyelundupan gula pasir.
Beberapa waktu yang lalu, tak lama setelah Juwono Sudarsono dilantik menjadi Menteri Pertahanan, terlontar usul untuk menaikkan anggaran pertahanan dalam APBN 2005. Dari rencana anggaran sebesar Rp. 22,01 triliun menjadi sekitar Rp. 46 triliun. Memang anggaran yang disediakan oleh pemerintah relatif kecil. Dibandingkan dengan total belanja pemerintah dalam APBN 2005 yang mencapai Rp. 264,88 triliun, anggaran pertahanan hanya sekitar 5,58% saja.
