POKOK BERITA:
“KPK Dalami Peran La Nyalla”
Media Indonesia, Rabu, 22 Juni 2016
Dua kasus yang menjerat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattaliti bisa bertambah. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga La Nyalla terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan di RS Universitas Airlangga.
“Presiden Harus Reformasi MA”
Apa yang diharapkan DPR dengan melarang Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ke DPR? Pertanyaan ini pantas diajukan karena sejak Desember 2015 hingga hari ini, tak sekali pun Menteri BUMN bisa menginjakkan kakinya ke DPR. Padahal, sebagai pembantu Presiden Jokowi, Rini harusnya melakukan banyak rapat-kerja dengan DPR, terutama dengan Komisi VI yang menjadi mitra kerjanya.
Sepakat untuk tidak sepakat. Begitulah kira-kira hasil pertemuan antara KPK dan BPK dalam rangka menanggapi perbedaan pendapat mengenai kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Silang pendapat itu bermula dari kesimpulan sementara KPK yang menyatakan bahwa tidak terdapat tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan tersebut. Sementara itu, BPK melalui hasil audit investigatifnya menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan dengan indikasi kerugian negara Rp191,3 miliar.
Kedua lembaga itu akhirnya bertemu dan membuat pernyataan bersama.
Antikorupsi.org, Jakarta, 21 Juni 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan terdapat berbagai macam pekerjaan yang harus dilakukan bagi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang nantinya terpilih.
Melalui pesan yang diterima antikorupsi.org, Senin, 20 Juni 2016, Koalisi Masyarakat Sipil memaparkan delapan hal yang harus dilakukan.
Pertama, terkait dengan maraknya toleransi yang saat ini terjadi. Kapolri terpilih diminta menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Menindak segala macam bentuk tindakan intolerelansi yang sering kali menggunakan kekerasan.”
Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Juni 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil menuntut DPR RI untuk segera melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Selain terkait dengan telah adanya nama yang diajukan oleh Presiden RI, yaitu Tito Karnavian, ini juga dikarenakan DPR RI akan memasuki masa reses dalam waktu dekat.
“Melihat realitas DPR yang akan memasuki masa reses, maka sudah seharusnya DPR harus mengeluarkan keputusan” ujar Koalisi Masyarakat Sipil melalui pesan yang diterima Antikorupsi.org, Senin 20 Juni 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Juni 2016 – Presiden RI Joko Widodo diminta untuk menerapkan standar tinggi kepada calon tunggal Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Tito Karnavian. Hal itu dikatakan oleh Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto.
“Tentunya ini langkah berani yang dilakukan Jokowi,” kata Agus di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2016. Namun keputusan tersebut harus disertai tuntutan terhadap Tito jika nantinya menjadi Kapolri.
Pemerintah memotong anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menekan beban anggaran negara yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2016.
