Keluarga mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Widjanarko Puspoyo, Rabu (4/4), mulai diperiksa penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Penyidik mulai memeriksa adik Widjanarko, Widjokongko Puspoyo, dan Rinaldy Puspoyo (anak Widjanarko). Keduanya diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi penerimaan dana ilegal dalam pengadaan komoditas oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yang diduga melibatkan Widjanarko.
Kritik keras menghujani ahli hukum pidana Andi Hamzah yang menyebutkan, korupsi adalah kejahatan biasa di semua negara. Padahal, dunia internasional tengah berperang melawan korupsi melalui Konvensi Internasional Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption.
Para pejabat terkait kasus pencairan uang Hutomo Mandala Putra dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Mereka adalah mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein.
Diduga terlibat bancakan dana pembebasan lahan Rp 1,8 miliar.
Delapan terdakwa dalam kasus korupsi pembebasan lahan untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dituntut hukuman penjara antara 18 bulan-36 bulan. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar lebih dari Rp 3 miliar.
Persidangan pembacaan tuntutan terhadap mantan Direktur Kepatuhan BNI M. Arsyad dan Kepala Divisi (Kadiv) Hukum BNI Tri Kuntoro gagal digelar, kemarin. Majelis hakim menunda persidangan setelah tim jaksa penuntut umum (JPU) belum siap membacakan surat tuntutan di depan para terdakwa.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta proaktif menyelidiki indikasi penyimpangan pelaporan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP di sejumlah kementerian/lembaga yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan.
Tim penyidik Kejaksaan Agung, Selasa (3/4), mendatangi rumah tinggal mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Widjanarko Puspoyo. Langkah ini melanjutkan penyitaan dokumen yang dilakukan jaksa sehari sebelumnya di kantor pribadi Widjanarko di kawasan Mega Kuningan, Jakarta.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Slamet Soebijanto berharap penyelidikan soal pengadaan helikopter Mi-2 bisa segera diselesaikan. TNI Angkatan Laut siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai masalah ini, ujarnya setelah menerima wing kehormatan dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.
