Selasa (7/8), Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Margarita Elisabeth Totuarima sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan untuk korban tsunami di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Humas KPK Johan Budi SP menyatakan, perkara itu diduga melibatkan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah.
Tersangka dugaan korupsi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau Lapan, yakni Nurdinsyah Mokobombang, akhirnya ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/8) pukul 22.30.
Kejaksaan Agung menyatakan tidak perlu fatwa Mahkamah Agung untuk menangani kasus dugaan korupsi PT Asuransi ABRI (Asabri), terutama terkait dengan pemanggilan salah satu terdakwa, yakni bekas Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Subarda Midjaja.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi. Menurut Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Edy Pratomo, dengan ratifikasi ini, ada peluang mengambil aset koruptor yang dilarikan ke luar negeri. Dalam konvensi ini, ada ketentuan yang mengatur tentang pemulihan aset, kata Edy setelah membuka lokakarya nasional Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Ruang Nusantara Departemen Luar Negeri, Jakarta, kemarin.
Sebanyak 236 peserta seleksi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi mengikuti tes profile assessment (penilaian kepribadian) di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Jakarta kemarin. Sebagian dari mereka mengaku kelelahan mengerjakan soal-soal yang diberikan.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin (6/8) sekitar pukul 17.00, resmi menahan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Aslan Harahap. Aslan dibawa ke Rutan Tanjung Gusta menggunakan mobil kejaksaan setelah diperiksa sekitar delapan jam sejak pukul 09.00.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wali Kota Medan Abdillah dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2001-2005. KPK belum memastikan penyalahgunaan duit negara itu. Namun, Abdillah pernah dilaporkan dalam kasus pembelian mobil dinas dan tukar guling tanah aset pemerintah.
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta institusi-institusi membuat kode etik (code of conduct) untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Jika terjadi pelanggaran kode etik, perlu diambil tindakan secara etik juga oleh pemimpinnya, kata Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam seminar tentang Konflik Kepentingan yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara kemarin.
Mantan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Safder Yusacc membantah melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan buku panduan dalam Pemilu 2004. Ia mengajukan lima bukti baru untuk mendukung bantahannya itu di dalam peninjauan kembali atau PK yang diajukannya, Senin (6/8) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
