Setahun yang lalu, wacana serangan balik para koruptor (corruptors fight back) menguat (Koran Tempo, 16 November 2006). Saat itu perangkat aturan antikorupsi selalu mengalami ujian berat di meja persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Para koruptor menggunakan berbagai upaya melumpuhkan gerakan antikorupsi. Beberapa di antaranya berhasil mulus, tapi beberapa di antaranya tertolak. Titik kulminasinya adalah ujian bagi eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), tepat di pengujung 2006.

Peringatan tiga tahun tsunami yang dipusatkan di Calang, Aceh Jaya, tahun ini tercoreng isu korupsi. Dana bantuan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias untuk peringatan itu diduga digelapkan. Dua pejabat Dinas Pariwisata Aceh diperiksa Polres Aceh Jaya terkait kasus itu.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2008 tetap memprioritaskan penanganan dan penuntasan kasus korupsi dan pembalakan liar. Namun, banyak pihak meminta keseriusan itu bukan menjadi jargon semata yang justru bisa membuat publik apatis terhadap polisi.

Bisa saja dibatalkan jika terjadi wanprestasi.

Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang menggantung hampir 10 tahun dan merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah diprediksi akan sulit dituntaskan hingga tahun depan.

Meski ada beberapa terpidana kasus korupsi -yang fenomenal Edy Tansil- adalah keturunan Tionghoa, komunitas Tionghoa di Indonesia menolak anggapan mereka tidak berbuat apa-apa dalam memberantas korupsi di tanah air.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus membuktikan kinerjanya dengan mengusut sejumlah kasus yang belum diselesaikan komisi itu sebelumnya. Dengan demikian, keraguan masyarakat terhadap lima pimpinan baru KPK dapat dihilangkan.

Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK belum bisa masuk ke Mahkamah Agung atau MA untuk memeriksa biaya perkara yang dikategorikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBK. Padahal, Ketua MA Bagir Manan, September lalu, menyetujui BPK untuk mengaudit biaya perkara itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan segera memeriksa Kepala Daerah Medan, Sumatera Utara, yakni Wali Kota Abdillah dan Wakil Wali Kota Ramli pada 27 dan 28 Desember mendatang. Keduanya diperiksa terkait dua perkara, yaitu kasus pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan dugaan korupsi dana APBD Kota Medan tahun 2002-2006.

Rencana sinkronisasi dua draf Rancangan Undang-Undang atau RUU terkait korupsi, yakni RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dan RUU Tindak Pidana Korupsi, dinilai sebagai langkah positif.