Kejaksaan Agung (Kejagung) gagal memenuhi janjinya untuk menyelesaikan penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada akhir 2007. Tim penyelidik justru minta tambahan waktu dua bulan hingga Februari 2008 untuk menuntaskan kasus bernilai triliunan rupiah tersebut. Ini merupakan penundaan kali kedua sejak penyelidikan per Juli 2007.
Mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi MSM Simanihuruk dan Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Program Depnakertrans Suseno Tjipto Mantoro, Rabu (2/1), mulai diadili di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.
Setahun lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi, 9 Desember 2006, Wakil Jaksa Agung (saat itu) Basrief Arief meresmikan Pos Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Agung.
Jaksa penuntut umum menilai terdakwa Widjokongko Puspoyo tak membayar kewajiban pajak perusahaan investasi PT Arden Bridge Investment Limited (ABIL) yang dipimpinnya. Berdasarkan keterangan notaries Martin Rustani, sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menyimpulkan perusahaan investasi itu beroperasi di Indonesia.
Bekas Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hadi Wayarabi al-Hadar, dan bekas Kepala Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI Suparba W. Amiarsa divonis masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 150 juta. Keduanya terbukti korupsi saat menerapkan surat keputusan tarif ganda bagi para pengurus dokumen imigrasi.
Rapat pimpinan Kejaksaan Agung menjatuhkan hukuman disiplin kepada tiga jaksa yang menangani perkara pembalakan liar dan korupsi dengan terdakwa Adelin Lis. Ketiga jaksa tersebut adalah mantan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berinisial F, mantan Kepala Kejati Sumut berinisial TZ, dan mantan Wakil Kepala Kejati Sumut yang saat ini menjabat Kepala Kejati Gorontalo berinisial MH.
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Wali Kota Medan Abdillah atas dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun anggaran 2002-2006. Atas perbuatan itu, negara dirugikan sekurang-kurangnya Rp 29,69 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya hari ini akan memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso. Bekas anggota Panitia Anggaran DPR ini akan dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan kasus korupsi Rp 9,414 miliar proyek pembangunan gedung Pusat Pendidikan dan Latihan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua satuan kerja di lembaga negara, departemen, hingga pemerintah daerah tidak menunda penggunaan anggaran. Presiden menegaskan hal itu karena setiap penundaan realisasi anggaran akan menimbulkan beban dalam aliran dana pemerintah.
Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.
