Di saat rakyat kebanyakan terkena aneka musibah, para wakil rakyat yang duduk di Senayan justru banyak mendapat hadiah. Mereka kebanjiran uang Rp 39 juta per orang.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk mengedepankan proses hukum mantan Presiden Soeharto. Ia mengingatkan, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme masih berlaku.

Kasus korupsi yang melibatkan Tommy Soeharto digantung. Kejaksaan Agung (Kejagung) sengaja mengulur waktu untuk menyelesaikan kasus korupsi penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) oleh Badan Penyangga Pemasaran Cengkih (BPPC) Rp 180 miliar.

Pembeli Bisa Minta Bantuan Polisi
Setelah kewenangan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN) dikurangi, kerja pengadilan justru kian menumpuk. Sebab, banyak kasus sengketa lelang bermuara di lembaga peradilan. Terobosan pun dibuat. Tak semua urusan lelang harus diproses di pengadilan, tapi dengan cara parate eksekusi. Berikut kutipan wawancara Jawa Pos dengan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung Harifin Tumpa.

WILLIAM Mark Felt, Sherron Watkins, dan Inu Kencana memiliki persamaan: mereka adalah peniup peluit (whistleblower) alias pembocor praktik tak terpuji dari lembaga yang mereka kenal dengan baik. Mark Felt adalah bekas wakil direktur Biro Penyelidik Negara (FBI) Amerika Serikat. Dalam kurun 1972-1974, dia membocorkan kepada wartawan The Washington Post, Bob Woodward, mengenai skandal Watergate yang berujung pada terjungkalnya Nixon dari kursi kepresidenan pada 1974. Lebih dari 30 tahun dunia hanya mengenal Mark Felt sebagai Deep Throat karena Woodward memegang teguh janjinya untuk menutup rapat jati diri sang pembocor tersebut, sampai Mark Felt sendiri yang mengungkapkan perannya itu secara terbuka 2005.

Kejaksaan Tinggi Riau akan menjemput paksa Ramlan Zas, mantan Bupati Rokan Hulu, menyusul keluarnya surat perpanjangan penahanan dari Magkamah Agung tanggal 28 Desember 2007. Penjemputan paksa akan dilakukan karena sampai Minggu (6/1) Ramlan tidak diketahui keberadaannya.

Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menyatakan siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyelidikan aliran dana BI. Kami siap saja (dipanggil), nanti kami cari tanggal yang baik, kata Burhanuddin saat ditemui di ruang tunggu VIP Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, Jumat lalu.

Selama ahli waris menolak, seluruh kewajiban Soeharto pun tidak berpindah tangan.

Komisioner Komisi Yudisial membenarkan bahwa dalam rapat pleno 25 Juli 2007 Irawady Joenoes pernah menyebutkan dia didatangi Freddy Santoso. Masih menurut Irawady, dalam rapat pleno itu, Freddy sempat menawarkan uang Rp 10 miliar kepadanya.

PT Kiani Kerta dan Lativi Media Karya sebagai penerima kredit dari Bank Mandiri telah menyetorkan kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar US$ 176,6 juta. Itu yang berhasil diselamatkan dalam tahap penyidikan, kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman seusai salat Jumat di Kejaksaan Agung.