Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menggerakkan tim auditor untuk mengaudit lanjutan kasus Bank Century. Kali ini BPK hanya fokus pada aliran dana. Anggota BPK Hasan Bisri mengatakan, aliran dana yang akan dikejar auditor BPK adalah dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan dana bailout atau penyertaan modal sementara (PMS). ''(Audit) kali ini soal aliran dana saja,'' ujarnya kemarin (31/1).
Penelitian UI sejak 1999
Mabes TNI, tampaknya, harus mengecek ke lapangan kepada anggotanya di perbatasan RI-Malaysia. Terutama Nunukan, Kaltim. Tim peneliti Universitas Indonesia (UI) menemukan fakta bahwa selama 10 tahun anggota TNI diduga menjadi beking para cukong kayu dan pembalak liar dalam penyelundupan kayu ke Malaysia.
Indonesia Corruption Watch menilai, program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam bidang pemberantasan korupsi penuh dengan angka merah. ICW menilai, jilid kedua pemerintahan SBY ditandai dengan melunaknya komitmen, kompromi, dan pemberantasan mafia hukum ala pemadam kebakaran serta tak ada landasan strategis upaya pemberantasan korupsi selama lima tahun ke depan.
Pandeglang kembali memanas. Unjuk rasa pemuda dan mahasiswa menjadi rutinitas mingguan dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Masyarakat kembali turun ke jalan untuk mengawal jalannya persidangan terhadap mantan Bupati Pandeglang, Banten, A Dimyati Natakusumah yang tersandung kasus suap.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa melaporkan kekayaannya bertambah sekitar Rp 5 miliar dalam kurun waktu lima tahun. Pendapatannya sebagian berasal dari honorarium. Ia juga mendukung inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghapuskan honorarium bagi pejabat.
Semua Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (27/1), menilai, tidak ada gebrakan dan terobosan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam program 100 hari. Pemerintah terlalu disibukkan oleh persoalan politik.
Kemdagri Ajukan Dana Sistem Kependudukan Rp 6,9 Triliun
Kementerian Dalam Negeri mengajukan anggaran Rp 6,9 triliun untuk menyelesaikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2010-2011. Namun, anggaran itu dipersoalkan karena SIAK sebelumnya menelan anggaran Rp 800 miliar sepanjang 2003-2009.
Penyelidikan kasus Bank Century oleh Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century patut didukung dan diberikan apresiasi untuk menegakkan hukum dan pemerintahan yang bersih. Meski demikian, patut dicatat, penyelidikan itu harus dilakukan secara proporsional dan profesional sesuai dengan wewenang yang dimiliki DPR.
Fraksi Partai Golkar menemukan 54 dugaan pelanggaran dalam kasus Bank Century. Kejahatan berkelanjutan telah terjadi di Bank Century, sejak akuisisi hingga pemberian dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun.
KPK Kembali Periksa Anggodo Widjojo
Kuasa hukum Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang, meyakini adanya rekaman pembicaraan antara Ary Muladi dan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Rahardja. Ia meminta agar rekaman itu dibuka dan diperdengarkan kepada publik.
