KPK Duga Harga Helikopter Aceh Digelembungkan [11/06/04]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh menyangkut kasus dugaan korupsi pembelian helikopter jenis Mi-2 di Jakarta kemarin. Puteh diperiksa selama hampir 9 jam. Selain penguasa darurat sipil tersebut, sejumlah pejabat NAD juga diperiksa antara lain Kepala Kas Pemda NAD Zulkarnain dan bendaharanya.

8 Anggota Fraksi PAN DPRD Sumbar Dipecat [11/06/04]

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, memecat delapan anggota Fraksi PAN DPRD Sumatra Barat dari keanggotaan partai, menyusul vonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri (PN) Padang, beberapa waktu lalu.

Harapan Baru Pemberantasan Korupsi

Luar biasa. Mungkin itu kalimat yang paling tepat untuk menilai efek bola salju dari vonis penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap 43 anggota DPRD Sumatera Barat pertengahan bulan lalu.

Puteh Diperiksa Sembilan Jam [11/06/04]

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) Abdullah Puteh kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pembelian helikopter MI-2. Puteh diperiksa selama sekitar sembilan jam kemarin.

Ada Indikasi Politik Uang dalam Kampanye [10/06/04]

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tranparency Internasional Indonesia (TII) menemukan adanya indikasi politik uang yang dilakukan calon presiden dan wakil presiden dalam kampanye putaran pertama periode 1-7 Juni 2004. Selain membagikan dana kepada peserta kampanye, ada pasangan yang ditemukan berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

DPRD Pontianak Juga Tersandung [11/06/04]

Pengungkapan kasus-kasus korupsi di lingkungan legislatif terus bergulir. Kali ini berkaitan dengan tiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pontianak. Berkas kasus korupsi mereka sudah siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mempawah, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.

Telusuri Mafia Peradilan dengan Eksaminasi Putusan peradilan!

MENGAPA PERADILAN PERLU DIAWASI?
Korupsi di lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) adalah realitas sosial yang sangat sulit dibuktikan melalui prosedur hukum pidana. Bukan saja karena praktik korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang menguasai seluk beluk peradilan, tetapi juga karena praktik korupsi tersebut terjadi di lembaga peradilan itu sendiri.

Daftar Keuangan dan dana kampanye capres 2004

berikut adalah kompilasi keuangan dan dana kampanye calon presiden dan calon wakil presiden.

Mendorong Clean Procurement di TNI

Makalah untuk pengantar diskusi tentang korupsi dan pengadaan di militer

Korupsi dan Pembangunan

Korupsi terjadi di seluruh dunia, namun pusat perhatian khususnya terhadap negara miskin. Luasnya
korupsi adalah suatu simpton bahwa negara kurang berfungsi, dan pada negara yang tidak efektif dapat memperlambat dan salah arahnya pertumbuhan ekonomi. Biaya ekonomi dan sebab-sebab korupsi dicerminkan dalam bukti empiris dan literatur teoritis. Adalah sangat berguna membedakan antara korupsi yang terkosentrasi pada tingkat atas dan korupsi yang tersentralisir, yang melibatkan banyak pembayar dan penerima. Pilihan kebijakan ditujukan pada negara-negara yang sedang membangun, dengan pemimpin yang komit terhadap reformasi.

Subscribe to Subscribe to