Kesepakatan pengembalian dana antara BNI dan Sagared Team pun akhirnya sekadar di atas kertas. BNI menilai pengurus Sagared tidak beritikad baik menyerahkan aset seperti disepakati, karena hanya memberikan sejumlah aset yang tak jelas dokumen kepemilikannya. Sedangkan penasihat hukum Sagared, Soeprijadi, menuding BNI memasang syarat kelewat ketat.

Presiden Megawati kemarin memberhentikan Abdullah Puteh dari jabatan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan diambil setelah ia bertemu dengan para pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga penyidik kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2 senilai Rp 12 miliar, yang menetapkan Puteh sebagai tersangka.

Kendati Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) belum melayangkan surat panggilan, Ketua DPRD Sulsel H Eddy Baramuli mengatakan, akan datang melakukan klarifikasi soal dugaan korupsi Rp 18,12 miliar ke tim pemeriksa Polda Sulsel. Polda Sulsel sendiri masih menunggu izin dari Mendagri untuk memeriksa para anggota dewan. Pekan lalu Kapolda Sulsel Irjen Saleh Saaf mengatakan, ada 13 anggota DPRD Sulsel yang dimintakan izin ke Mendagri untuk diperiksa.

Presiden Megawati Soekarnoputri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah tidak dapat menon-aktifkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Namun, untuk memperlancar proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kasus korupsi yang melibatkan Puteh sebagai tersangka, Presiden dalam pekan ini akan menerbitkan tiga instruksi presiden.

enko Polkam akan mengambil alih tugas Penguasa Darurat Sipil Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sementara Wakil Gubernur NAD akan mengambil alih tugas sehari-hari Gubernur NAD dari Abdullah Puteh.

Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Buleleng akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus penggelapan sisa uang tirtayatra (persembahyangan ke India) sekitar Rp 112 juta.

Praktik tata pemerintahan yang baik mensyaratkan terselenggaranya pengelolaan dan keputusan manajemen publik yang harus dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi utamanya dalam proses pengambilan keputusan.

Menjelang masa akhir jabatan, anggota DPRD Jateng hasil Pemilu 1999 kini sedang dirundung malang. Boleh dikatakan, mereka tampaknya akan suul-khatimah (mengakhiri jabatan dengan citra yang tidak baik), mengingat berbagai elemen masyarakat telah sepakat mendorong kejaksaan agar memproses berbagai perilaku penganggaran yang diduga menyimpang dari norma hukum. Kejaksaan sendiri sudah mulai melakukan penyelidikan, tidak kurang sudah 15 anggota Dewan yang dipanggil.

Pelbagai macam kasus korupsi, kini terungkap dan menjadi perkara pengadilan. Banyak pihak-pihak yang dulu hampir tidak tersentuh

Polisi kesulitan membuktikan adanya korupsi dalam impor bungkil kedelai, tapi perkara dibiarkan menggantung.