Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung akan lebih mudah melakukan pemeriksaan dugaan korupsi di tubuh DPRD Kota periode 1999-2004, menyusul pengambilan sumpah DPRD Kota Bandung 2004-2009, Kamis (5/8). Sebab, kejari tidak perlu lagi mengajukan izin ke Gubernur Jabar bagi anggota yang masa baktinya habis. Namun, pengajuan izin pemeriksaan masih harus ditempuh untuk anggota dewan lama yang tercatat masuk sebagai anggota DPRD Kota Bandung yang baru.

Pengaduan tiga aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) di HST soal dugaan mark up dana APBD sebesar Rp2,9 miliar yang melibatkan 16 anggota panitia anggaran (panggar) DPRD HST terlalu umum, sehingga pengusutannya kemungkinan tak tuntas.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto kian getol melakukan pengusutan dugaan penyimpangan kegiatan kunjungan kerja (kunker) DPRD Kota Mojokerto ke Lombok pada 17 - 19 Mei 2004. Meskipun pemeriksaan Sekwan Moch Fauzie belum dilaksanakan, namun Kejaksaan pro-aktif dengan turun mencari data. Kejaksaan juga melayangkan surat panggilan terhadap Bagian Keuangan Pemkot Mojokerto. Pemanggilan ini dilakukan, guna melihat lebih jauh alur keuangan yang dipergunakan untuk kegiatan kunker tersebut.

Desakan DPRD Kota Mojokerto untuk mengaudit penggunaan anggaran KPU Kota Mojokerto, direaksi Wali Kota Mojokerto Abdul Gani. Kemarin, wali kota memerintahkan Badan Pengawas (Bawas) Kota Mojokerto untuk melakukan pengauditan anggaran KPU kota yang berasal dari APBD kota sebesar Rp 1 miliar.

Seluruh anggota DPRD Kampar yang pernah bikin heboh ketika merekomendasi pemberhentian Bupati Kampar Jefri Noer, kini ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana APBD Kampar sebanyak Rp1,125 miliar. Namun, belum satu pun dari 45 anggota dewan itu yang ditahan.

Depkeh dan HAM kemarin mengirim tim khusus untuk memeriksa keberadaan Huzrin Hood, terpidana dua tahun skandal korupsi APBD Rp 3,456 miliar, yang sejak 2 Juli 2004 belum dijebloskan ke penjara gara-gara menjalani perawatan di RSUD Tanjung Pinang.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jawa Timur menemukan bukti kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan penggelembungan dana jasa pungut (japung) Rp 59,5 miliar pada APBD periode 2004. Pada periode 2003, FKB juga menemukan mark up yang sama Rp 57 miliar lebih.

Menteri Keuangan Boediono mengakui pihaknya kesulitan menunjuk auditor yang akan menilai aset-aset peninggalan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga Tim Pemberesan perlu diperpanjang masa tugasnya. Sebab penunjukan itu ada prosedur-prosedurnya yang rumit, katanya di Jakarta, Kamis (5/8).

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh HAM) Yusril Ihza Mahendra akan bertindak tegas terhadap upaya terpidana kasus korupsi yang mantan Bupati Kepulauan Riau (Kepri), Huzrin Hood, untuk menghindar dari proses hukum.

Komisi Pemilihan Umum menolak melakukan audit investigatif terhadap dugaan adanya para penyumbang fiktif dana kampanye dua calon presiden yang lolos ke pemilihan presiden putaran kedua. Sebab, audit dana kampanye telah dilakukan lima kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.