Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Departemen Perhubungan (Dephub), Tjuk Sukardiman, diperiksa secara intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkaitan dugaan penyelewengan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 8 miliar. Korupsi itu berkaitan dengan pembebasan lahan seluas 14,5 hektare untuk relokasi Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Tolitoli (Format), Rabu (4/8), menggelar aksi unjukrasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli, terkait kasus dugaan korupsi terhadap dana APBD (Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah). Dalam aksi unjukrasa itu, Format meminta Kejari untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh DPRD Tolitoli.

Dana sebesar Rp 18 miliar yang diperuntukan bagi 37.000 pengungsi di Maluku diduga disunat. Bawasda Maluku dan BPKP akan segera memeriksa dan menyelidikinya.

Salah satu kewajiban aparatur negara yang juga mengikuti kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas negara seperti yang diamanatkan UUD 1945, GBHN dan UU APBN (mardiasmo 2000) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) dalam bentuk penyediaan jasa dan barang secara prima. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi milik pemerintah apakah BUMD dan BUMN akan memberikan tarif pelayanan publik yang diwujutkan dalam bentuk retribusi, pajak dan pembebanan tarif Jasa langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik (charging for sevice).

IFES menjelang pemilu presiden 2004 putaran I 5 Juli lalu pernah melakukan survei. Hasil yang terungkap adalah bahwa isu pemberantasan korupsi masih laku untuk bahan kampanye politisi.

Pada mulanya perdebatan tentang kebijakan pemutihan kendaraan dan rumah dinas pemkot samarinda di awali oleh kecilnya nilai harga hasil taksiran tim pemkot dan pansus pemutihan kendaraan dan rumah dinas DPRD samarinda pada jenis kendaraan roda 4 land cruiser tipe VX HDJ 80 R yang sebelumnya adalah kendaraan Dinas Walikota Samarinda dan akan di putihkan untuk menjadi milik pribadi walikota, harga taksiran setelah di hitung dari hasil penyusutan di peroleh harga Rp 74.310.000 lalu berdasarkan Kepmendagri No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan barang daerah harga taksiran hasil penyusutan itu di potong lagi dengan biaya keringanan sebesar Rp 50% sehingga hasil harga taksiran akhir untuk pemutihan Rp 37 Juta.

Presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar para pamong praja muda lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri untuk tidak tergoda menyalahgunakan wewenang, seperti melakukan korupsi.

Sejumlah elemen mahasiswa Banten menggelar demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Kamis (5/8), untuk mendesak anggota dewan agar mereka mau mengembalikan dana perumahan ke kas daerah.

LAPORAN temuan organisasi nonpemerintah, Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), mencatat ada dugaan sejumlah penyumbang fiktif untuk pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Laporan itu juga menyebutkan terdapat modus meminjam nama, menggunakan nama fiktif, atau indikasi sejumlah sumbangan dipecah menjadi beberapa nama, baik perorangan atau perusahaan, dengan maksud menyiasati aturan batas maksimal jumlah sumbangan.

Hiruk-pikuk kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu yang serba meriah dan serba jor-joran seolah masih membuat orang banyak terlarut. Keterlarutan dalam sebuah event yang pada masa Orde Baru disebut dengan istilah pesta demokrasi. Saat itu, kampanye dimeriahkan panggung besar lengkap dengan para artis nan jelita, ditambah pernak-pernik kampanye serba gratis dan mobilitas tinggi para kandidat untuk sekadar mendatangi calon konstituen, lomba iklan kampanye di media massa, serta semua aktivitas yang jelas menuntut ongkos tidak sedikit.