Revisi UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU PD) terus digarap. Dalam salah satu klausul rancangan revisi tersebut, di antaranya bahwa peraturan daerah (perda) dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kewenangan membatalkan perda yang bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi tetap menjadi kewenangan Mendagri. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Oentarto Sindung Mawardi.

Dengan diperiksanya 11 saksi kasus pembobolan kas Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa sebesar Rp34,8 miliar sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan setempat mulai cemas.

Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan sanksi penjara tiga tahun enam bulan dan denda Rp20 juta kepada dua tersangka kasus penggelapan pajak senilai Rp11,25 miliar, yakni Sofyan Nurhasan dan Mahfud Zulmi.

Anggota MPR Adiwarsita Adinegoro menjadi calon tersangka dalam kasus pemetaan hutan dengan teknologi foto udara yang diindikasikan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 133 miliar.

Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam telah menetapkan Wali Kota Langsa Azhari Aziz dan pemegang kas Pemerintah Kota Langsa Kelana Putra sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana APBD sekitar Rp 16,5 miliar. Namun, hingga Rabu (11/8), Azhari belum bisa diperiksa karena masih menunggu izin presiden, sementara Kelana Putra kabur dari Kota Langsa dan tak diketahui keberadaannya.

Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), selama ini memang dikenal sebagai penghasil kayu jati terbesar di Indonesia. Tapi, sudah menjadi rahasia umum, setiap penjualan kayu jati, apa pun bentuknya, pasti terjadi penyelewengan. Kecurangan terbesar ternyata dilakukan Muspida Muna dan itu terungkap di persidangan. Berikut laporannya.

Koalisi organisasi non pemerintah (ornop) Kabupaten Muna sedikit apriori
dengan pelaksanaan sidang korupsi lelang jati yang saat ini tengah
berlangsung. Anggapan mereka bagaimana mungkin hukum sidang bisa berlangsung obyektif kalau pejabat-pejabat penting dan terkait kasus ini terlibat didalamnya. Karena itulah mereka melakukan aksi unjuk rasa di Kejari Raha kemarin.

Rentetan siding korupsi uang lelang kayu jati di Kabupaten Muna telah melebar hampir keseluruh pejabat. Walhi Sultra telah mengumpul dan menemukan setumpuk dokumen penting terkait kasus korupsi dan kasus lingkungan di Muna. Salah satu dokumen yang dimiliki Walhi adalah daftar penerima uang insentif yang dibuat Ketua Panitia Lelang Jati, Drs Simon Mahuri yang kini telah dijadikan terdakwah.

Hingga Sabtu (7/8) pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB belum bersedia menyebutkan nama ke-15 orang anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD NTB yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi keuangan negara melalui pos belanja DPRD NTB pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2001 dan 2002. Nama tersangka masih teka-teki, karena dari 18 anggota Panggar, yang dijerat hanya 15 orang.

Selain temuan dana fiktif, Transparency International Indonesia (TII) mengalkulasi adanya sumbangan dari sejumlah konglomerat bermasalah kepada pasangan capres-cawapres. Misalnya, bos Mulia Group Djoko S. Tjandra pada pilpres putaran pertama lalu menyumbang sekitar Rp 12 miliar kepada Megawati-Hasyim Muzadi.