Bupati Flores Timur Felix Fernandez meminta semua pihak untuk membantu menciptakan ketenangan di wilayahnya terkait tuduhan tindak pidana korupsi di instansinya seperti dilontarkan sekelompok warga. Felix juga mempertanyakan alasan desakan agar dirinya diperiksa.

Kalau memang perlu diperiksa, kami telah katakan siap, kapan pun dan di mana pun. Tetapi, kalaupun kami diperiksa, itu karena ada masalah apa? Tidak ada pelanggaran kebijakan yang terjadi, kata Felix di Jakarta, kemarin.

Felix berada di Jakarta untuk menerima bantuan penanggulangan bencana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang digelar di Jakarta, kemarin.

Felix mengaku setelah tuduhan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur (Flotim) diangkat oleh sebuah kelompok di masyarakat, sejumlah instansi di lingkungan pemkab diperiksa oleh pihak berwenang. Termasuk Komisi Pemeriksa Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepada semua aparat dan instansi, kami perintahkan mereka untuk memberi semua keterangan yang diperlukan. Saya minta jangan ada yang disembunyikan, sehingga semua jelas, kata Felix.

Lebih lanjut dikatakan, masyarakat dan keuskupan di Flotim saat ini tampaknya sudah tidak terpengaruh lagi terhadap upaya-upaya sekelompok orang untuk menciptakan instabilitas pemerintahan di sana. Masyarakat tidak menginginkan tercipta ketegangan, tidak ingin ada masalah. Apalagi, menjelang Natal ini, tambahnya.

Bahkan, kata Felix, pihak gereja juga telah mengirim surat ke Kejaksaan Agung di Jakarta, yang intinya menyatakan bahwa tidak ada masalah di Flotim. Mereka berharap agar stabilitas dan ketenangan masyarakat menjadi perhatian utama semua pihak.

Karena itu, bupati meminta warga asal Flotim yang berada di luar daerah tidak melakukan hal-hal yang bisa meresahkan masyarakat di daerah.

Kita sekarang sangat giat membangun masyarakat yang penuh kebersamaan, damai dan sejahtera. Ketenangan sudah tercipta di sana. Janganlah ini diganggu dengan hal-hal dan komentar-komentar yang tidak berdasar, tambahnya.

Dikatakan, semua kebijakan yang diambil Pemkab Flotim telah didasarkan pada rambu-rambu perundang-undangan, termasuk persetujuan DPRD. Karena itu, semua kebijakan selalu transparan dan auditable

Menurut Felix, tuduhan korupsi tersebut sangat bernuansa politis, menjelang masa pemerintahannya berakhir. Di samping itu juga berlatar belakang keinginan warga dari suatu entitas di wilayah itu untuk mengendalikan kekuasaan di tingkat pemerintahan kabupaten.

Diakui, kejaksaan saat ini memang memfokuskan pemeriksaan pada tiga hal. Yakni proyek Terminal Weri, Larantuka Timur, pengadaan kapal ikan dan program tambahan makanan air susu ibu senilai Rp300 juta.

Semua itu ditangani pimpro dari instansi terkait dan sudah dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hasil proyek itu saat ini juga sudah dinikmati masyarakat secara nyata. Bahkan, kini nelayan meminta pemerintah agar kembali menganggarkan pengadaan kapal ikan, karena banyak kelompok nelayan yang belum mendapat kapal, ujarnya. (Awi/N-3)

Sumber: Media Indonesia, 21 Desember 2004