Perlu Hati-hati Menyikapi Rencana Pendidikan SD Gratis

Rencana pemerintah untuk menggratiskan pendidikan di tingkat SD perlu disikapi secara berhati-hati. Jangan sampai pembebasan biaya itu hanya jadi komoditas politik, sementara praktik di lapangan murid tetap dikenai berbagai pungutan melalui komite sekolah. Penggratisan SD juga harus menjamin sekolah memiliki dana yang cukup agar mutu pendidikan yang diselenggarakan tidak makin merosot.

Audit dan Penataan Kembali Organisasi Birokrasi

Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip dan proses bekerjanya organisasi agar mencapai tujuannya secara optimal, birokrasi tidak berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya, seperti organisasi perusahaan, organisasi sepak bola, organisasi kekuatan sosial politik, dan masih banyak lagi. Semua prinsip-prinsip yang mendasarinya, seperti apakah organisasi lini dan staf yang tradisional, atau organisasi yang flat ala Deming dan sebagainya, sama saja.

Terdakwa Kasus Korupsi di Banten Dikeluarkan dari Tahanan

Jaksa Kejaksaan Tinggi Banten terpaksa mengeluarkan mantan Sekretaris DPRD Banten Tardian AS, salah satu terdakwa kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten tahun 2003 sebesar Rp 14 miliar, dari Rumah Tahanan Negara Serang.

Seleksi Komisi Kejaksaan Jangan seperti Seleksi KPK dan Komisi Yudisial

Jika ingin mendapatkan orang-orang yang berkualitas dan mampu melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan Agung, sebaiknya seleksi anggota Komisi Kejaksaan yang saat ini berlangsung tidak mengikuti model seleksi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Yudisial.

Kasus Mark Up RRI Masuk Tahap Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi

Kasus dugaan penggelembungan nilai atau mark up proyek pengadaan alat siaran RRI, lembaga penyiaran negara, untuk pemilu legislatif 2004 sudah masuk tahap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

IPKMA Merupakan Kewenangan Daerah

Wakil Gubernur Provinsi Papua Constan Karma menyatakan, izin pemanfaatan kayu masyarakat adat (IPKMA) merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai implementasi otonomi daerah. Karena itu, ia menampik penilaian Departemen Kehutanan bahwa pemberian IPKMA oleh Dinas Kehutanan Papua tidak sah.

LSM: Komisi Hukum Tak Proporsional

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Luky Djani menilai niat Komisi Hukum DPR untuk menunda pembahasan anggaran Kejaksaan Agung sebagai sikap yang tak pada tempatnya. Sebab, yang seharusnya dilakukan DPR adalah mengontrol apakah anggarannya efisien, efektif, atau tidak. Bukan karena like and dislike, kata dia saat dihubungi Tempo kemarin.

Republik Hancur-hancuran

Buruh minta bonus. Sebanyak 4.000 orang buruh PT Panasonic Manufacturing yang ngendon di Bogor mogok, sehingga produksi macet total. Para buruh menuntut bonus dua bulan gaji penuh supaya dibayarkan.

Penyidikan Pidana Ismoko Terhenti

Proses penyidikan perkara pidana terhadap Kepala Biro Pembinaan Operasi Polri Brigjen Samuel Ismoko dan 17 penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri terhenti.

Abdul Rahman Sering Terima Pengaduan Jaksa Minta Uang

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengaku hampir setiap hari dirinya menerima pengaduan adanya jaksa yang meminta uang kepada mereka yang terlibat masalah hukum. Jaksa semacam ini, katanya, akan ditindak tanpa pandang bulu.

Subscribe to Subscribe to