Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Edi Darnadi mengatakan, penuntasan penyelidikan kasus korupsi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat masih terganjal prosedur perizinan.
Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara yang hancur tersapu tsunami dianggarkan Rp 41,1 triliun. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani mengatakan, dana tersebut akan digunakan dalam jangka waktu lima tahun.
Kejaksaan Negeri Lumajang menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) setempat, Misbahul Munir Anshari, sebagai tersangka kasus korupsi dana KPUD senilai Rp 462 juta. Status tersangka ditetapkan pada Kamis (24/3) lalu setelah pemeriksaan. Meski begitu, kejaksaan tidak langsung menahan tersangka.
Panitia seleksi calon anggota Komisi Yudisial akan memutuskan nilai makalah yang dibuat 220 calon anggota itu pada hari ini. Mereka yang mendapatkan nilai baik bakal lulus untuk mengikuti tahap berikutnya, kata Ketua Panitia Seleksi Abdul Gani Abdullah di Jakarta, Sabtu lalu.
Bupati Malang Sujud Pribadi ditengarai menggunakan fasilitas negara untuk konsolidasi pemenangannya dalam pemilihan kepada daerah (pilkada) Agustus mendatang.
Pungutan liar (pungli) dan praktik percaloan semakin transparan terjadi di Kantor Pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara. Para petugas tidak malu-malu lagi meminta uang lelah atau uang rokok kepada warga yang mengurus surat-surat tanah. Bahkan, petugas BPN yang berseragam malah menawarkan jasa kepada warga.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Yogyakarta akhirnya menetapkan sejumlah nama mantan anggota DPRD Yogyakarta periode 1999-2004 sebagai tersangka kasus korupsi berkedok dana purnatugas (DPT). Negara dirugikan sekitar Rp3 miliar.
Selain masalah hak asasi manusia, menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, parlemen Amerika Serikat meminta transparansi yayasan dan koperasi milik TNI. Saya bilang, saya sekarang sedang mendata kembali semua bisnis TNI, kata dia kepada Tempo, Kamis (24/3), menjelaskan kunjungannya ke Amerika.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui tidak mudah memberantas korupsi dalam waktu singkat. Ia beralasan, korupsi di Indonesia merupakan perilaku yang sudah tumbuh subur di masyarakat sejak dulu.
Kendari-Aktivis di Kendari Sultra kecewa dengan sikap Kejati Sultra yang tak memproses dugaan korupsi di PLTD Lambuya senilai Rp 28 miliar lebih. Kemarin, aktivis HMI Cabang Kendari dan Koalisi Antikorupsi (KAK) berunjuk rasa ke sekian kali memprotes Kejati.
