Setelah masalah Pilkada Depok yang kontroversial belum juga usai, Mahkamah Agung (MA) kembali diguncang masalah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (30/9/05) membongkar Skandal Suap yang melibatkan Harini Wijoso, pengacara Probosutedjo dan lima orang pegawai MA. Terungkap bahwa suap sebanyak Rp 5 miliar tersebut rencananya akan digunakan untuk membuat putusan palsu yang menguntungkan Probosutedjo, terdakwa kasus korupsi dana reboisasi di Kalimantan Selatan senilai Rp 100,9 miliar.

Perkembangan iklim investasi di Indonesia saat ini dinilai masih tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Persoalan klasik seperti rumitnya birokrasi, ketidakpastian hukum dan inefisiensi menjadi persoalan yang menakutkan investor di Indonesia.

Eka Santosa selaku tersangka kasus korupsi dana kapling DPRD Jawa Barat periode 1999-2004 mengajukan bukti baru kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Selasa (15/11). Eka Santosa adalah mantan Ketua DPRD Jabar yang saat ini menjadi anggota Komisi II DPR.

Dari empat audit dalam pengelolaan aset Sekretariat Negara yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, satu di antaranya dinilai paling parah, yakni mengenai pengelolaan aset Kemayoran yang dikelola Setneg.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menegaskan, KPK berpegang pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk memanggil Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Probosutedjo.

Sebelum diblokir, Menteri Agama Maftuh Basyuni ikut menerima tunjangan yang berasal dari Dana Abadi Umat dari bulan Oktober 2004-April 2005.

Ketua DPR Masih Pikir-pikir Lepaskan Posisi Komisaris Adam Air

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit pengelolaan aset milik Sekretariat Negara (Setneg) kepada Timtastipikor. Dari audit itu, terungkap sejumlah indikasi penyimpangan kewenangan dalam pengelolaan aset Setneg.

Eka Santosa, tersangka korupsi dana kaveling, kemarin memberikan bukti baru kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Upaya pemanggilan paksa terhadap Bagir Manan bila tetap mangkir dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didukung Wakil Ketua Komisi III DPR RI Akil Mochtar.