Daan Dimara, terdakwa kasus dugaan korupsi segel surat suara pemilihan umum, kemarin meninggalkan persidangan karena majelis hakim menolak permintaannya untuk menghadirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin.
Penggelembungan anggaran atau mark up belanja barang diperkirakan telah terjadi pada proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Pengadaan barang dilakukan dengan harga yang jauh di atas harga pasar, sehingga diperkirakan jumlah penggelembungan anggarannya bisa berkisar antara 30 persen dan 50 persen dari harga berlaku.
Permintaan bos Lativi Abdul Latief agar proses hukumnya dihentikan setelah melunasi utang ke Bank Mandiri ditolak Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses hukum tetap dilanjutkan meski utang Rp 328,5 miliar telah diselesaikan sejak akhir Juli lalu.
Pengaduan mengenai perilaku jaksa terus membanjiri Komisi Kejaksaan (KK). Hingga kemarin, sudah tercatat sekitar 300 laporan dari masyarakat. Di antara jumlah itu, sekitar 140 pengaduan layak diproses karena disertai sejumlah alat bukti akurat.
Paguyuban Pemilih Indonesia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan anggaran perjalanan dinas luar negeri mereka yang besarannya mencapai Rp 70,9 miliar. Pengalokasian anggaran sebesar itu dinilai tidak signifikan di tengah kondisi bangsa yang sedang banyak diterpa bencana.
Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (7/8). Said dimintai keterangan soal mekanisme pengambilan keputusan dan apakah ada atau tidak ada unsur kerugian negara.
Siapa-siapa nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mencoba menyodor-nyodorkan proposal kepada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk mendapatkan dana pascabencana akan segera terkuak.
Sekitar 30 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Poso Center menilai Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tidak konsisten mengungkap kasus korupsi dana kemanusiaan Poso yang melibatkan mantan Gubernur Sulteng Aminuddin Ponulele. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 9 Juni lalu, Aminuddin sedikitnya dua kali mendapat keringanan dari Polda Sulteng tanpa alasan yang jelas.
Tiga pegawai Kantor Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, menjadi tersangka kasus penyelewengan dana bantuan langsung tunai kompensasi bahan bakar minyak triwulan ketiga. Dana itu merupakan hak 151 warga Desa Tapos.
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengaudit tiga departemen terkait pengadaan barang dan jasa. Ketiga departemen itu adalah Departemen Pekerjaan Umum, Kesehatan, dan Departemen Pendidikan Nasional.
