Kronologi Penerimaan Dana Rp 500 Juta Akan Dibuat
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Condro Prayitno, menyatakan siap menjadi tersangka jika perbuatannya menerima uang Rp 500 juta sesaat setelah pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia pada Juni 2004 itu dinilai sebagai perbuatan pidana.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyiapkan dana kampanye untuk Pemilihan Umum 2009 mendatang. Jumlahnya cukup besar, yakni Rp 100 miliar. Dengan dana sebesar itu, PKB berharap bisa meraih suara 20 persen.
Jaksa Ancam Hukuman Penjara 20 Tahun
Dugaan suap dari Sekda Bintan yang menghebohkan, ternyata bukan satu-satunya kasus yang menjerat mantan anggota Komisi IV DPR Al Amin Nur Nasution. Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor kemarin (26/8), jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa suami pedangdut Kristina itu melakukan pemerasan
Miranda Bertemu 10 Anggota FPDIP sebelum Pemilihan
Setelah cuap-cuap di media massa, politikus PDIP Agus Condro Prayitno akhirnya memberikan laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (26/8). Agus Condro diperiksa sekitar satu jam mulai pukul 11.15 di ruang bagian Pengaduan Masyarakat KPK.
Sidang Majelis Kehormatan Jaksa merekomendasikan lima jaksa diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Otomatis, mereka juga diberhentikan sebagai jaksa. Namun, dua dari kelima jaksa tersebut tidak diketahui keberadaannya.
Jaksa penuntut umum menuntut Eddy Sofyan, Direktur Utama PT Volgren Indonesia atau VI, dengan pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 49,254 miliar, yang apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hartanya disita dan dilelang. Bila tak sanggup membayar uang pengganti, diganti dengan hukuman lima tahun penjara.
Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 19,832 miliar karena menurut jaksa, Azmun diduga melakukan korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp 1,208 triliun.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat atau F-PPP DPR, M Al Amien Nur Nasution, didakwa melakukan tiga tindak pidana.
Ada pertanyaan menarik: apa hubungan antara rasa malu dan jera dengan semangat dan komitmen antikorupsi di kalangan khalayak, termasuk aparatur dan petinggi hukum di Indonesia?
Pemberitaan media massa atas korupsi di Indonesia belakangan ini seolah berpucuk pada korupsi di BI dan DPR. Ini fenomena menarik karena kedua lembaga itu mempunyai kewenangan yang sangat luas pada bidangnya masing-masing. Yang mengkhawatirkan, orang awam akan berpikir, jika pemilik kekuasaan yang mengatur uang bertemu dengan kekuatan yang memiliki kekuasaan politik, tidak untuk kepentingan yang amanah, pada titik itulah daya rusak kejahatan dan dampak kejahatan yang dihasilkan akan mencapai tingkat kesempurnaannya.
