Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Tanggung jawab tersebut telah ditegaskan dalam UUD 1945, UU 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta berbagai peraturan pendukung lainnya.

Pada prakteknya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tak bermakna karena pemerintah tak serius merealisasikannya. Hal ini setidaknya terlihat  dari pelanggaran pemeritah untuk melaksanakan komitmen anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD meski telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Rilis Pers

Anggota DPR, Agus Condro Prayitno, akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi hari Selasa (26/8) untuk mengutarakan semua yang ia alami dan ketahui berkaitan dengan uang Rp 500 juta yang ia terima.

Hakam Naja mengaku pernah juga ditawari duit Rp 500 juta.

Membengkaknya persentase anggaran pendidikan menjadi 20 persen pada RAPBN 2009 dikhawatirkan menjadi ladang baru bagi para penilap uang negara. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai tahun depan turun tangan untuk memelototi penggunaan anggaran pendidikan.

Sejauh mana dalil hak asasi manusia (HAM) dijamin dalam kerangka perang terhadap korupsi? Pertanyaan itu relevan ketika argumentasi HAM sering ditempatkan pada posisi berseberangan dengan upaya serius pemberantasan korupsi.

Bertempat di gedung Indonesia Corruption Wacth (ICW), Jum’at (15/08) sekitar jam 10 pagi, koalisi pendidikan yang terdiri dari ICW, FITRA dan perwakilan orang tua siswa menyelenggarakan konferensi pers guna menyikapi RAPBN 2009 terkait pemilu 2009. Konferensi yang dimoderatori oleh Ade Irawan (ICW) ini lebih menyikapi prioritas anggaran dari sejumlah kementrian/ lembaga. Sejak 2005 Depdiknas menempati urutan pertama yang memperoleh alokasi anggaran disusul Departemen pertahanan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mendesak aparat penegak hukum mengusut berbagai pelanggaran hukum yang menyertai dugaan suap Bank Indonesia. "Dari sudut pandang audit, kasus tersebut meliputi empat bentuk kejahatan," kata Anwar dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-63, Ahad lalu.

DPP Partai Golkar memastikan mencoret 20 nama kadernya yang terindikasi terlibat masalah hukum dan korupsi dari daftar calon anggota legislatif sementara DPR. Partai berlambang beringin itu juga tidak memasukkan empat nama menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu menjadi calon anggota DPR.

Terima Rp 500 Juta setelah Bahas Deputi BI