PPATK Harus Lacak
Asal-usul cek perjalanan yang diterima Agus Condro beberapa hari setelah pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia bisa segera dilacak. Sepuluh lembar cek dengan nilai total Rp 500 juta itu dicairkan Agus Condro di Bank Internasional Indonesia.
Ia Mengaku Perkenalkan Burhanuddin dengan Paskah
Anggota DPR Anthony Zeidra Abidin pernah mengingatkan Burhanuddin Abdullah soal jasanya sampai Burhanuddin terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia. Anthony mengingatkan Burhanuddin bahwa dirinya yang memperkenalkan Burhanuddin kepada Paskah Suzetta yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Riau, Azirwan, dipidana 2,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Azirwan dinilai bersalah karena menyuap Al Amin Nur Nasution, anggota Komisi IV DPR, terkait pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan untuk Bandar Seri Bintan.
Pernyataan Pers
USUT TUNTAS DUGAAN PENYIMPANGAN DITUBUH TVRI
Hasil investigasi Indonesia Corruption Watch menemukan berbagai penyimpangan di Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai lembaga penyiaran publik milik negara selama kurun waktu 2004-2005, diantaranya :
Sekretaris Jenderal DPR mengakui stafnya dipanggil KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus pengadaan 50 rumah bagi staf Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Barat, pada 2003. Perumahan itu, rencananya, diberikan kepada staf Sekretariat Jenderal Dewan yang menjabat pada 2004-2009.
"Dia turut bertanggung jawab," kata Marwan Effendy.
Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Bukopin Sulistyohadi D.S. sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi Bank Bukopin. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Marwan Effendy, Sulistyohadi diduga berperan dalam korupsi yang merugikan negara Rp 76,34 miliar itu. "Dia turut bertanggung jawab," kata Marwan di kantornya kemarin.
Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi transparan dalam mengusut biaya perkara di Mahkamah Agung. "KPK juga harus terbuka siapa saja yang telah diperiksa dalam proses penyelidikan," kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, saat dihubungi Tempo kemarin.
Harga Kertas Naik, Jumlah Pemilih Jadi 175 Juta Orang
Anggaran Pemilu Legislatif 2009 benar-benar menguras kantong pemerintah. Jumlahnya sulit dinalar dibanding harapan kemungkinan memperoleh hasil perubahan politik yang lebih berkualitas. Simak, misalnya, hitung-hitungan Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Biro Logistik KPU, pengadaan surat suara Pemilu pada 9 April 2009 bakal menyedot anggaran pemerintah sampai Rp 1,2 triliun.
PKB Rp 100 M, PKNU Gotong Royong, PDS Rp 150 Miliar
Tahapan kampanye Pemilu 2009 yang sudah mulai berjalan mendorong sejumlah partai politik mengumumkan dana kampanye. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan citra akuntabilitas parpol terhadap konstituennya dan masyarakat luas.
Memelihara kemuliaan diri untuk terhindar dari korupsi dalam sebuah iklim yang korup bukanlah perkara sederhana. Pesona uang membuat orang terancam lupa. Lupa menanyakan asal-usulnya, lupa kapasitas yang dimiliki, lupa integritas yang dibangun, dan lupa bahwa ada masa ketika lidah tak bisa berdusta. Semaju-majunya zaman, selera orang terhadap uang tak pernah berubah. Mereka yang hidup dalam pemberhalaan komoditas bahkan tambah parah. Makin kreatif cara mendapatkannya, tapi makin minus keberadabannya.
