Tidak ada simbol komunikasi politik yang lebih signifikan untuk mempersatukan semua kemarahan dan pertanyaan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia daripada gambar Anggodo dalam pakaian petinggi polisi!
Andai saja Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP tentang Penyadapan yang sedang dipersiapkan pemerintah tidak mengutak-atik wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan, reaksi penolakan mungkin tidak akan terjadi.
Latar belakang munculnya kebijakan Dana Alokasi Khusus adalah untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangannya di bawah rata-rata nasional. Digunakan dalam rangka membiayai penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah menjadi urusan daerah (kompas 23/8/05). Tujuan utamanya untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kebijakan DAK pendidikan justru menimbulkan banyak masalah. Di Cianjur4, bupati konflik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan penggunaan dana. Bupati bersikukuh pengonsentrasian DAK pada pembangunan fisik, sedangkan Komisi IV DPRD menilai pilihan bupati merupakan pelanggaran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis), yang diterbitkan Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen Pendidikan Nasional(Depdiknas). Untuk menperjelas soal DAK melakukan kajian soal DAK pendidikan. Klik di sini untuk mengunduhnya...
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengemukakan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan dibuat untuk mengamankan Komisi Pemberantasan Korupsi. RPP itu disusun sebagai landasan melakukan penyadapan oleh penegak hukum supaya tak dipersoalkan oleh siapa pun lagi.
Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan tidak melakukan penilaian terhadap kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang telah memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century dengan dana senilai Rp 6,7 triliun.
Sidang perdana gugatan praperadilan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Bibit S. Riyanto dan Chandra M. Hamzah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (14/12). Dalam tanggapan atas gugatan itu, jaksa mempertanyakan posisi pemohon karena dinilai tidak memiliki hak gugat (legal standing).
Usut Korupsi KRL setelah Mantan Dirjen Perkeretaapian Jadi Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi biaya angkut kereta rel listrik (KRL) hibah dari Jepang tidak akan berhenti pada mantan Dirjen Perkeretapian Sumino Eko Saputro. Dalam kasus ini Sumino telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus Korupsi Damkar
Mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Depdagri Oentarto Sindung Mawardi dituntut lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin (14/12). Pria 65 tahun tersebut dinilai bersalah dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di 22 daerah di tanah air.
MAJELIS Kehormatan Hakim (MKH) kemarin hanya menjatuhkan hukuman larangan memimpin persidangan terhadap dua hakim. Keduanya terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim Ari Siswanto dinonpalukan dua tahun, sedangkan hakim Aldhytia Kurniyansa 20 bulan.
Kejaksaan Juga Tindak 31 Pegawai TU
Kejaksaan Agung masih punya banyak pekerjaan rumah untuk pembenahan internal. Berdasar data, 35 jaksa nakal mendapat sanksi berat selama 2009. Selain itu, 31 pegawai kejaksaan (tata usaha -TU) mendapat sanksi serupa.
