Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali membantah keras dugaan indikasi inefisiensi alias pemborosan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Kerugian yang ditaksir akibat inefisiensi itu adalah Rp 1 triliun dalam pembelian tiket pesawat.
Juga Tindak Panitera dan PNS di Pengadilan Negeri
Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) mengklaim, selama Oktober-Desember 2009 telah menindak 21 hakim karena pelanggaran kode etik kategori ringan dan berat. Mereka dikenai sanksi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pansus Century Ungkap Tak Semua Bank Tahu Aturan Baru FPJP
Indikasi pelanggaran yang dilakukan Bank Indonesia (BI) soal kebijakan bailout Bank Century semakin kuat. Hasil investigasi lapangan Pansus Hak Angket Bank Century mengungkapkan bahwa tidak semua bank mengetahui perubahan Peraturan BI (PBI) No 10/26/2008 mengenai syarat pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali membantah keras dugaan indikasi inefisiensi alias pemborosan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Kerugian yang ditaksir akibat inefisiensi itu adalah Rp 1 triliun dalam pembelian tiket pesawat.
Aliran dana bailout Bank Century terus ditelusuri. Banyaknya rekening fiktif temuan tim investigasi di lima kota (Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Makassar) menguatkan dugaan adanya keterkaitan kasus itu dengan kepentingan politik tertentu.
Aliran dana bailout Bank Century terus ditelusuri. Banyaknya rekening fiktif temuan tim investigasi di lima kota (Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Makassar) menguatkan dugaan adanya keterkaitan kasus itu dengan kepentingan politik tertentu.
Pansus Salin Data Aliran Dana BPK
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak akan mengubah sikap kritisnya yang menyatakan ada penyimpangan dalam kasus Bank Century. PDI-P juga tidak dapat ditekan oleh pihak mana pun dalam kasus tersebut. PDI-P hanya ingin menegakkan kebenaran.
PDI-P Tak Akan Lakukan Intervensi
Dugaan penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom pada 2003 terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dudhie Makmun Murod, Kamis (11/2).
KPK masih melanjutkan pemeriksaan kasus Pelalawan.
Sejumlah politikus di Riau mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan pengusutan kasus di Riau, khususnya kasus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, secara berjenjang, termasuk soal gubernur dan Menteri Kehutanan dalam kasus itu. “KPK hendaknya juga melakukan penanganan hukum kepada Gubernur Riau Rusli Zainal selaku pemberi rekomendasi," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Riau, Intsiawati Ayus Intsiawati, kemarin.
Pemerintah meminta masukan dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam membuat aturan bisnis bagi pejabat. Staf khusus Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengatakan Wakil Presiden Boediono menganggap penting aturan bisnis pejabat karena sebagian pejabat dan anggota Dewan merupakan pebisnis.
