Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyelidikan kasus pencairan dana talangan (bailout) Bank Century Rp 6,7 triliun. Setelah gelar perkara keempat Senin lalu (12/4), lembaga antikorupsi itu segera mengumumkan pemanggilan para pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Benar, kami akan meminta keterangan para pejabat KSSK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. di gedung KPK kemarin (13/4). Johan belum dapat membeberkan jadwal pemanggilan dan identitas para pejabat tersebut. "Belum tahu pasti kapan, mungkin pekan ini. Tapi, bisa juga berubah," lanjut dia.

Pengelolaan keuangan oleh penyelenggara negara masih saja diwarnai penyimpangan. Itu terlihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan indikasi penyimpangan keuangan negara hingga Rp 46,55 triliun.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, sepanjang semester II 2009, BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia (BI), badan usaha milik negara (BUMN), badan hukum milik negara (BHMN), serta badan layanan umum (BLU).

Kasus Korupsi Alkes Rp 104,47 Miliar

Mantan Menkes Achmad Sujudi harus siap-siap mendekam di balik jeruji penjara. Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menuntut hukuman lima tahun penjara karena menganggap Sujudi merugikan negara Rp 104,47 miliar.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar JPU Catharina Mulyana Girsang dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor kemarin (13/4).

MANTAN pejabat Ditjen Pajak Bahasyim Assifie, yang juga tersangka kasus dugaan mafia pajak, bakal terkena jerat pasal berlapis atas kepemilikan rekening di luar kewajaran. Setidaknya, hal itu terlihat dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dari penyidik Polda Metro Jaya.

Dalam SPDP itu, Bahasyim dikenai sangkaan pasal 2, 3, dan atau pasal 12 b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dia disangka dengan pasal 3 ayat (1) dan atau pasal 6 ayat (1) UU Pencucian Uang.

Perlindungan hukum terhadap mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji bakal dilakukan secara selektif dan terbatas. Sebab, selain sebagai pemberi informasi kasus-kasus mafia hukum, Susno diduga tersangkut masalah pidana.

KASUS mafia pajak memunculkan berbagai dugaan. Salah satunya, tingkat kebocoran penerimaan pajak yang nilainya fantastis, yakni hingga Rp 240 triliun per tahun. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan, seretnya penerimaan pajak terlihat dari rendahnya tax ratio atau perbandingan antara penerimaan perpajakan dan produk domestik bruto (PDB).

Seret Banyak Penyidik Polri dan Jaksa saat Pemeriksaan

Peran SJ (Syahril Djohan) dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan semakin terang. Setelah dipertemukan dengan para penyidik kasus Gayus, SJ mulai bicara blakblakan. Bahkan, dia menyebut nama-nama yang menerima kucuran duit kasus itu.

KARIR mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji di Polri bakal segera berakhir. Mantan Kapolda Jabar itu terancam sanksi berat, yakni pemecatan. Keputusan itu dilakukan jika Susno sudah disidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

ONTRANontran mantan Kabareskim Polri Komjen Susno Duadji memang menarik. Banyak makelar kasus di Mabes Polri, begitu katanya. Negeri ini pun geger. Tetapi, sebagai perbandingan, perlu rasanya menengok dunia polisi lainnya.

Simak apa yang terjadi di Moskow, 5 Maret 2010. Hari itu cuaca dingin. Tetapi, ratusan aktivis Rusia berkumpul di pusat kota. Mereka berunjuk rasa menuntut pemerintah untuk merombak total lembaga kepolisian Rusia yang makin korup.

Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan):

DPRD DKI Jakarta harus memanggil mantan Kepala Dinas Pendidikan dan 7 mantan Kepala Sekolah untuk menjelaskan masalah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) TKBM yang dikelola SMP Induk. Pemanggilan mantan Kepala Dinas Pendidikan diharapkan menjelaskan mengapa tidak ada juknis (petunjuk teknis) tambahan pengelolaan dana BOP TKBM yang dikelola SMP Induk. Hal ini telah memberikan kesempatan bagi kepala sekolah induk untuk menyelewengkan dana BOP TKBM.