Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa mengatakan tidak memaksa hakim dan pegawainya menyumbang masjid MA. "Bukan dipaksakan, (tapi) diimbau. Kalau mau, silakan membayar. Kalau tidak, ya, tidak usah," kata Harifin seusai rapat konsultasi dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di gedung MA kemarin.

Selasa lalu (13 April) lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam surat permintaan sumbangan pembangunan masjid Mahkamah Agung yang ditujukan bagi seluruh pegawai peradilan. Pasalnya, meski sumbangan bersifat sukarela, nilainya malah ditentukan.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ingin mengaudit manajemen pengelolaan perkara Mahkamah Agung karena dianggap kurang jelas dan menyebabkan perkara terus menumpuk. "Kami mendapat banyak informasi, distribusi kasus di MA tidak merata. Ada kasus 'basah' di tim ini, kasus 'air mata' di tim lain," kata Ketua Komisi Hukum Benny K. Harman dalam rapat konsultasi dengan pimpinan Mahkamah Agung di gedung Mahkamah Agung kemarin.

Mahkamah Agung menilai keberadaan Pengadilan Pajak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, Konstitusi hanya menyebutkan empat jenis peradilan, yaitu pengadilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer. "Keberadaannya menjadi tanda tanya karena tidak sesuai dengan ketentuan UUD," ujar Ketua MA Harifin Tumpa dalam rapat konsultasi dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di gedung MA kemarin.

Komisi Yudisial memeriksa Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang, kemarin. Pemeriksaan oleh lembaga pengawas hakim tersebut berkaitan dengan vonis bebas untuk Gayus Halomoan Tambunan, pegawai golongan III-A Direktorat Jenderal Pajak.

Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengagendakan pembahasan pembentukan tim pengawas kasus Bank Century dalam rapat paripurna DPR, Selasa depan. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Badan Musyawarah sudah menyepakati bahwa tim pengawas berjumlah 30 orang. Komposisi tersebut sama seperti pada pembentukan Panitia Khusus Angket Bank Century.

Sudah 63 saksi dipanggil dan diperiksa.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menemukan bukti terjadinya dugaan tindak pidana money laundering (pencucian uang) dalam kasus pemberian dana talangan di Bank Century. Namun, menurut Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin, karena wewenang KPK hanya mengusut unsur pidana korupsi, komisi ini belum bisa melangkah jauh. Sebab, sesuai dengan aturan yang berlaku, KPK hanya bisa mengusut kasus pidana korupsi.

Temuan Komisi III DPR

Komisi hukum DPR kemarin (15/4) melaporkan seorang pegawai Mahkamah Agung (MA) yang diduga berpraktik sebagai makelar kasus (markus). Data yang dilaporkan oleh DPR tersebut berasal dari laporan Komisi Yudisial (KY).

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa telah memeriksa majelis hakim yang mengadili peninjauan kembali (PK) kasus penyuapan oleh terpidana Artalyta Suryani alias Ayin. Hasilnya, setelah pemeriksaan tiga jam, Harifin mengisyaratkan putusan PK tersebut keliru. Karena itu, dia meminta agar preseden tersebut tidak terjadi lagi.

POSISI Syahril Djohan (SJ) benar-benar vital. Keterangan mantan diplomat itu menjadi pintu masuk untuk mengungkap keterlibatan sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi Polri, serta jaksa dari Kejaksaan Agung, dalam dugaan makelar kasus perkara Gayus Tambunan.

Pengakuan Mantan Direktur Ditjen Pajak saat Rapat Panja

Dugaan akan banyaknya kelompok mafia pajak bukan sekadar isapan jempol. Bambang Heru Ismiarso, atasan Gayus Tambunan, akhirnya buka suara. Mantan direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak itu menyebut, masih banyak mafia pajak selain Gayus.

"Itu tadi (kemarin, Red) disebutkan Pak Bambang di rapat panja, masih banyak Gayus lain yang berkeliaran di sana (Ditjen Pajak, Red)," ujar Ketua Panja Perpajakan Komisi XI DPR Melchias M. Mekeng setelah rapat tertutup di komisi XI kemarin (15/4).