Para pejabat negara perlu terus mawas diri. Berbagai kritik atas kinerja pemerintah yang belum maksimal selama ini hendaknya dijadikan bahan untuk memperbaiki diri demi meningkatkan kinerja yang memihak masyarakat.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (18/4). Bangsa Indonesia saat ini mengalami proses transisi demokrasi, semua proses politik berjalan secara terbuka dan kontrol masyarakat kian kuat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasinya. Dengan caranya sendiri, sebenarnya rakyat mengawasi kerja wakilnya itu di parlemen. Dengan demikian, rakyat juga mengetahui jika anggota DPR kemudian acap kali mengabaikan kepentingan publik yang semestinya diperjuangkan. Bahkan, seharusnya rakyat dapat mencabut mandat wakil rakyat.

Pers memiliki peran penting dalam kampanye antikorupsi. Kekuatan pers untuk mendiseminasi isu telah dimanfaatkan secara efektif oleh lembaga antikorupsi Indonesia corruption Watch (ICW).

Kasus kejahatan perbankan yang belakangan terungkap seperti membuka borok pedalaman industri perbankan. Perkara pencurian duit nasabah tak ayal menjadikan bisnis yang bermodalkan kepercayaan masyarakat itu kian mengandung kegelapan. Pembobolan dana nasabah Citibank yang diduga dilakukan Malinda Dee, dengan kerugian awal sekitar Rp 17 miliar, disinyalir juga melanda bank yang lain.

Rencana pengadaan iPad untuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menuai protes mahasiswa. Sebanyak 25 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI Kalimantan Selatan, Senin (18/4), di Banjarmasin, berunjuk rasa menolak rencana wakil rakyat yang dinilai tidak realistis itu.

Bupati Subang Eep Hidayat akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (18/4), berkait dengan dugaan penyimpangan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dia didakwa telah merugikan negara senilai Rp 14,2 miliar dengan membagi-bagikan biaya pemungutan PBB kepada PNS.

Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi belum tahu persis temuan Badan Pemeriksa Keuangan menyangkut penyimpangan dana otonomi khusus 2002-2010 senilai Rp 4,12 triliun di Papua dan Papua Barat. Namun, ia mempersilakan untuk mengusut pejabat atau kepala daerah di Papua Barat, termasuk dirinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah membentuk tim untuk mengkaji draf revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, pemerintah masih mempertimbangkan soal pembentukan tim perumus baru untuk membahas draf.

”KPK sudah membentuk tim untuk mengkaji revisi UU Tipikor. Itu kami lakukan dengan sejumlah pakar hukum dan akademisi di beberapa universitas,” kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, Senin (18/4).

Terpidana kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan tahun 2006-2007, Wandojo Siswanto, berdalih, ia hanya menjalankan tugas dari atasannya, menteri kehutanan waktu itu, MS Kaban.

Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan ini dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/4).

”Semua yang saya laksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dari atasan, dari Pak Menteri. Itu jelas ada perintah beliau. Menteri pada saat itu Pak Kaban,” kata Wandojo usai sidang.

Indonesia tidak hanya menjadi ladang korupsi bagi warga domestik, tetapi juga orang asing atau ekspatriat. Indikasi korupsi oleh warga negara asing di Indonesia cenderung meningkat.

Demikian dijelaskan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari, Senin (18/4) di Jakarta. Menurut Amari, banyak indikasi korupsi yang dilakukan orang asing yang menjadi konsultan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman dari Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya.