Sejumlah lembaga swadaya masyarakat Indonesia mempertanyakan keberadaan lembaga donor asing di berbagai instansi Indonesia yang dinilai janggal. Selain manfaatnya dinilai tidak signifikan untuk demokratisasi di Indonesia, fasilitas yang diberikan pemerintah terasa berlebihan.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang, dan Lucius Karus dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan di Jakarta, Senin (18/4).

Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia tergolong paling mahal dibandingkan biaya haji di kawasan Asia. Sayangnya, biaya yang tinggi tidak dibarengi kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Setiap tahun, selalu saja ada kabar buruk, mulai soal pemondokan haji yang tidak layak, katering haji yang terlambat menyalurkan makanan, hingga antrean nama calon jamaah haji yang diserobot oknum tertentu.

Dewan Perwakilan Rakyat disinyalir menghabiskan dana Rp 12 miliar untuk studi banding selama masa reses. Tiga komisi di parlemen dan Badan Urusan Rumah Tangga diduga menggunakan dana itu untuk kunjungan ke empat benua.

Bupati Subang Eep Hidayat, tersangka dugaan korupsi duit upah pungut pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 32 miliar, yang kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru, Kota Bandung, kemarin, mengirim pesan pendek kepada jajarannya dan simpatisannya untuk tak hadir di sidang perdananya.

"Mohon para pejabat dari wabup, sekda, sampai masyarakat tidak ada yang menghadiri sidang, Senin, 18 April 2011, pukul lima sore (Mang Eep)," begitu isi SMS yang disebarkan Eep.

Aktivis pendidikan dan  organisasi pendidikan berkumpul di ICW, siang ini, 17 April  2011 pukul 13,  untuk  mengkritisi tetap dijalankannya Ujian Nasional oleh pemerintah.  Mereka membuat pernyataan  bahwa Ujian Nasional (UN) telah menghambat terwujudnya  Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan  di Indonesia.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (17/4). Terkait rencana pembangunan gedung baru, pimpinan DPR khawatir dituduh melakukan tindak pidana korupsi jika rencana pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,138 triliun dibatalkan. Hal itu terkait pertanggungjawaban dana sekitar Rp 9 miliar yang sudah dikeluarkan dalam persiapan.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat selama tahun 2002-2010. Dari jumlah dana Rp 19,12 triliun yang diperiksa BPK, sebanyak Rp 4,12 triliun telah terjadi penyimpangan, baik oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Tidak hanya kinerja yang dinilai buruk, kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 juga dinilai lebih rendah dibandingkan dengan anggota DPR periode sebelumnya. DPR periode sekarang dinilai lebih hedonis dengan gaya hidup mewah dan jauh dari rakyat.

Di tengah situasi kian memuncaknya ketidakpuasan publik terhadap kinerja berbagai lembaga maupun aparat negara saat ini, hadirnya sosok kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum sepenuhnya dapat dijadikan tumpuan. Paceklik prestasi pemerintahannya menjadi penyebab.

Kondisi semacam ini yang masih berlangsung hingga 18 bulan usia pemerintahannya. Setidaknya, melalui pencermatan berbagai survei opini publik yang dirangkum Kompas, belum tampak lonjakan apresiasi publik yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan Yudhoyono.

Ketika Konrad Hermann Josef Adenauer (1876- 1967) memimpin Republik Federasi Jerman sebagai kanselir pertama (1949-1963), seorang politikus muda marah kepadanya, ”Bagaimana mungkin Anda berani mengatakan persis kebalikannya dari apa yang Anda katakan sebulan silam?” Adenauer tidak marah, dia hanya menjawab singkat, ”Peduli apa saya dengan omongan saya yang kemarin-kemarin.”