Calon presiden Partai Golkar Jenderal (purn) Wiranto berjanji akan menghukum mati para koruptor jika terpilih menjadi presiden. Janji itu diungkapkannya saat berkampanye di alun-alun kota Ponorogo, Jawa Timur, kemarin. Dihadapan ribuan pendukunganya, mantan Panglima ABRI itu juga berjanji akan menegakan hukum yang selama ini tidak berjalan secara adil.
Komisi Keuangan dan Perbankan DPR akan memanggil beberapa bank besar yang menerima dana program penambahan modal (rekapitalisasi) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pemanggilan tersebut untuk menjelaskan soal keberadaan dan penggunaan dana rekap tersebut.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan melakukan audit menyeluruh atas data kekayaan lima pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilihan presiden pada 5 Juli. Mudah-mudahan sebelum hari pemilihan, auditnya sudah rampung, kata Wakil Ketua Komisi Erry Riyana Hardjapamekas kepada wartawan di Bandung akhir pekan lalu.
Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) mendesak calon presiden yang sedang berkampanye untuk memasukkan pembenahan kebijakan otonomi daerah (otda) dalam salah satu program kerjanya. Terutama untuk kebijakan otonomi daerah di beberapa daerah konflik, karena masyarakat pasti menunggu langkah apa yang akan dilakukan calon pemimpin bangsa menyelesaikan berbagai masalah di daerah konflik.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star, yang kini masih ditahan di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Jalan Sudirman, Padang, mengakui telah menyalahgunakan keuangan APBD di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, sekitar Rp 167 juta.
Memasuki hari keenam, kampanye presiden dan wakil presiden mulai diisi dengan isu-isu aktual dan kontroversial. Calon presiden Hamzah Haz bahkan menyatakan, jika terpilih menjadi presiden, dia akan segera memberi kepastian hukum bagi mantan Presiden Soeharto dengan cara mengadilinya.
Dugaan korupsi terendus dari lingkungan birokrasi Pemeringah Provinsi (Pemprov) Maluku. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintahan (BPKP) Provinsi Maluku menyebutkan potensi kerugian negara akibat praktek korupsi di daerah ini mencapai lebih dari Rp 7 miliar. Hal ini diungkapkan Kepala BPKP Provinsi Maluku Muhammmad Zein.
Dulu penghargaan diberikan kepada pembongkar korupsi, kini kepada pihak yang bersih dari korupsi.
SEJUMLAH penggiat kaum perempuan mendirikan Bung Hatta Anti Corruption Award. Tugasnya? Memberikan penghargaan duplikat-duplikat Bung Hatta yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Asal muasal kekayaan calon presiden dan wakil presiden yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Juni 2004 mulai dipersoalkan di panggung kampanye oleh juru kampanye pasangan capres. Sementara pasangan capres-cawapres terus menggalang dukungan dari masyarakat, termasuk dengan menemui sejumlah kiai dan ada pula yang mengembangkan sentimen kedaerahan.
