Kepala Direktorat Pidana Mahkamah Agung Moegihardjo menegaskan, praktik suap yang terjadi di kalangan hakim sangat sulit dibuktikan. Pemberian suap terhadap hakim itu ibarat gas CO2 (karbon dioksida) yang ada baunya, tetapi bentuknya tidak tampak.

Seluruh anggota DPRD Kota Payakumbuh, Sumatra Barat (Sumbar), yang berjumlah 25 orang, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh 2003 senilai Rp1 miliar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengembalikan sebagian dari anggaran DPRD Garut yang telah mereka salah gunakan selama tahun 2001-Maret 2003. Namun, tindakan tersebut tidak akan banyak mempengaruhi proses penyidikan kasus ini.

Dari 99 transaksi perbankan mencurigakan yang dilaporkan ke polisi, baru lima kasus (lima persen) yang sudah diproses dan disidangkan. Minimnya pemrosesan kasus ini akan membuat Indonesia terus berada dalam daftar negara tidak kooperatif dalam penindakan pencucian uang.

Dari nota internal PT Pertamina terungkap bahwa seluruh pembiayaan transportasi, akomodasi, dan pengeluaran lain para anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat selama kunjungan di Hongkong dan Korea Selatan, dalam kaitan dengan rencana penjualan tanker raksasa PT Pertamina, dibebankan kepada PT Pertamina.

Beberapa anggota DPRD Sumatera Barat 2004-2009 ada yang terkait dengan kasus korupsi. Berikut adalah daftar anggota DPRD Sumatera Barat itu.

Berikut adalah daftar anggota DPRD Sumbar yang terkait dengan kasus korupsi APBD, berikut hukumannya.

Masyarakat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, kembali mempertanyakan kelanjutan proses hukum terhadap 22 anggota DPRD setempat yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dana APBD Tapin tahun 2000-2001 senilai Rp3,1 miliar.

Data periode 2001-2003 saja memperlihatkan bahwa jumlah tunggakan dan perusahaan penunggak Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) setiap tahun semakin meningkat. Jumlah tunggakan meningkat antara tahun 2001-2003 sebesar 36,3 persen, yakni dari Rp 464,5 milyar menjadi Rp 1,28 trilyun. Peningkatan nilai tunggakan DR dan PSDH di Pulau Kalimantan mencapai 56% per tahun, sementara di Pulau Sumatera rata-rata meningkat sebesar 15% per tahun. Peningkatan jumlah tunggakan tersebut juga diikuti oleh jumlah perusahaan penunggak. Pada tahun 2001, jumlah perusahaan penunggak sebanyak 362 perusahaan, dan meningkat hingga 66% pada tahun 2003, yakni sebanyak 601 perusahaan. Jumlah perusahaan penunggak terbanyak di Propinsi Kalimantan Timur, dari 75 perusahaan pada tahun 2001 meningkat menjadi 82 perusahaan pada tahun 2003.

Sebanyak tiga aparat Desa Brumbun, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Senin (14/6), harus menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan.