Masyarakat di Kabupaten OKI saat ini tengah menunggu hasil kerja Kejari Kayuagung, dalam menangani kasus dugaan penyimpangan sejumlah proyek tahun 2003 yang dikerjakan secara swakelola oleh Dinas PU OKI. Dari tiga proyek swakelola yang dicurigai itu, baru proyek Jl Riding-Airsugihan yang disidik pihak Kejari. Kasus ini tercatat sebagai kasus korupsi besar pertama yang ditangani Kejari setempat. Kendati terasa berjalan sedikit lamban, namun sampai sejauh ini kerja Kejari melalui Tim Penyidikan (Tim Dik) patut diacungi jempol. Apalagi sebelumnya sejumlah masyarakat OKI sangat meragukan kesungguhan dan keberanian aparat penegak hukum ini.

Uang purnabakti anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang akan mengakhiri masa baktinya sekitar 40 hari lagi, masih belum ada kejelasan. Uang senilai Rp 2.250.000.000 yang akan dibagikan ke 45 anggota Dewan masing-masing sebesar Rp 50 juta ini, sebelumnya telah dianggarkan dalam APBD 2004. Namun karena belum ada kejelasannya, dikembalikan kepada Pemkab Musi Banyuasin.

Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kupang, Drs. FLF ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kantor PDAM Kupang yang merugikan negara sebesar Rp 271.771.450,00. FLF ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat Polres Kupang, Selasa (15/6), setelah polisi memeriksa saksi ahli dari BPKP NTT.

Gubernur DIJ Sri Sultan HB X berjanji akan memperhatikan semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di pemprov. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK berikut rekomendasi yang dikeluarkan lembaga itu pasti akan ditindaklanjuti.

Khabar tentang besarnya dana pembangunan rumah jabatan (rumjab) Gubernur Kaltim yang mencapai Rp41 miliar, dibantah oleh Sekretaris Propinsi Kaltim, Drs H Syaiful Teteng M Hum.

Pemerintah akan memberlakukan aturan yang mengharuskan setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota memperoleh verifikasi dari pemerintah pusat. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto kepada Tempo News Room di kantornya di Jakarta kemarin.

Lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Advokasi Publik Nusa Tenggara Barat melaporkan dugaan korupsi senilai Rp 5,2 miliar di DPRD Kota Mataram ke Kejaksaan Tinggi setempat. Temuan dugaan korupsi itu berupa kesalahan pada sedikitnya tujuh pos, di antaranya penggelembungan dana belanja, pembukuan ganda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2001, 2002, dan 2003.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menyatakan siap diseret ke pengadilan jika indikasi penyalahgunaan anggaran belanja DPRD, yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, itu terbukti. Alih-alih mengumpulkan bukti otentik, sejumlah anggota legislatif itu mengaku tidak secara khusus menyiapkan diri.

Kepala Laboratorium Pengolahan Citra dan Sistem Informasi Spasial Institut Teknologi Bandung (PCSIS-ITB) T Lukman Aziz dan pimpinan proyek pemeriksaan foto udara, Bobby Santoso D, akan diperiksa oleh Unit Pemeriksa Internal (UPI) ITB berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana proyek pemeriksaan foto udara.

Agar Indonesia bisa keluar dari daftar hitam negara-negara yang dinilai tidak serius menangani tindak pidana pencucian uang (money laundering), kepolisian dan kejaksaan dituntut serius menuntaskan kasus pembobolan L/C BNI Kebayoran Baru senilai Rp1,7 triliun.