Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata diimpikan banyak orang. Terbukti dari membludaknya pendaftar ketika lowongan PNS dibuka, bahkan sampai ada yang meninggal dunia seperti tahun 1987. Demikian pula ketika dilakukan penerimaan CPNS di Provinsi Jatim tahun 2004, jumlah peserta jauh melebihi kapasitas penerimaan. Sudah barang tentu para peserta tes CPNS harus bersaing ketat mengalahkan peserta lain.
DOKTER BASYIR AHMAD, Ketua DPD Partai Golkar Kota Pekalongan mengaku dalam pencalonan wali kota tidak mungkin calon tidak mengeluarkan dana. Saya sudah mempersiapkan dana, tapi uang itu bukan untuk politik uang, kata dia dalam acara halalbihalal dengan pengurus partainya di Gedung Partai Golkar Pekalongan, Sabtu malam.
Menko Kesra Alwi Shihab akan memecat oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti menerima sogok atau meminta bayaran dalam seleksi calon PNS pada 2004.
Kabar gembira datang dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Alwi Syihab saat melakukan pemantauan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Bondowoso, kemarin pagi. Terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada 24 November mendatang itu, Alwi menjamin bebas dari segala bentuk KKN. Pihaknya akan mengusulkan adanya pemecatan jika ada oknum birokrat yang terbukti melakukan KKN dalam perekrutan PNS. Juga, pihaknya akan mencoret nama pelamar yang terbukti melakukan KKN.
Mulai beberapa hari yang lalu hingga saat ini, perbincangan tentang pendaftaran pegawai negeri sipil marak mewarnai media massa. Banyak penduduk menunggu-nunggu momen pendaftaran ini. Tetapi, tidak kalah banyak penduduk yang pesimistis.
Kendati belum seluruhnya, laporan dana kampanye pemilu dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah mulai berdatangan. Laporan dana kampanye itu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kemudian oleh KPU provinsi diberitahukan kepada KPU pusat.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung telah selesai memeriksa MS, anggota DPRD Kota Bandung periode 1999-2004 sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi gaji ganda. Saat ini kajari sedang menyusun berkas untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan saksi yang telah dimintai keterangan sebanyak 15 orang.
Hanya satu dari 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, baru sembilan dari 24 partai politik peserta pemilu dari yang sudah menyerahkan laporan keuangan tahunan ke KPU.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida mengungkapkan adanya praktik politik uang untuk mendukung calon ketua DPD tertentu.
Samuel Nitisaputra, Ketua Indonesia Voter Initiatives, mengatakan, pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah hari ini rawan praktek politik uang. Dalam keterangan persnya kemarin, ia menilai pemilihan Ketua DPD untuk pertama kalinya ini penuh nuansa politik. Seperti dengan pemilihan Ketua DPR maupun MPR, pemilihan Ketua DPD tak lepas dari lobi-lobi politik yang menggunakan uang, katanya.
