Setelah memeriksa anggota Panitia Penaksir Harga Rumah Dinas (Rumdin) Koperasi Jateng dari Dinas Kimtaru (Permukiman dan Tata Ruang Kota), Kejaksaan Tinggi (Kejati) kemarin kembali memeriksa anggota panitia dari dinas lain.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Luky Djani, meminta pengurus PKK agar segera menjelaskan masalah seragam biru PKK. ''Apakah ini melalui proses tender atau penunjukan? Siapa yang menjadi pengusahanya? Berapa besar nilai proyeknya? Jelaskan saja secepatnya, biar tidak muncul kecurigaan,'' kata Luky, Rabu (28/12).
Pemerintah menetapkan pemberantasan terorisme, mengejar koruptor, pemberantasan narkoba serta penangangan penangkapan ikan, penebangan liar dan penambangan liar sebagai agenda pokok bidang politik, hukum dan keamanan, pada 2006.
Ketimpangan dan kesenjangan luar biasa pada sistem penggajian pegawai negeri sipil, TNI/Polri, dan BUMN sudah berlangsung sepanjang republik ini berdiri, yang semakin lama semakin kacau, tetapi baru sekarang mendapat perhatian.
Melihat perkembangan sepanjang 2005, tidak mudah menemukan bahasa yang paling tepat untuk menggambarkan sosok Dewan Perwakilan Rakyat.
Mendahulukan pembangunan sektor kesehatan aksiomanya memang berarti perlu cukup anggaran dan tidak keliru memilih konsep untuk menempuhnya.
Pengadilan Negeri Padang, Rabu (28/12), menerima salinan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004. Para mantan anggota DPRD itu oleh PN Padang dinyatakan terbukti korupsi senilai Rp 5,9 miliar.
DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna, Rabu (28/12), menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2006 Rp 17,997 triliun, jauh lebih tinggi dari tahun 2005 sebesar Rp 14,01 triliun. Rincian anggaran itu untuk pendapatan Rp 15,09 triliun, sedangkan untuk belanja Rp 17,78 triliun.
