Jadi Tersangka Korupsi Proyek Investment Year
Theo Fransiscus Toemion, mantan kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mulai pukul 22.00 tadi malam harus mendekam di sel tahanan Mapolda Metro Jaya. Theo menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek Indonesian Investment Year 2003-2004 yang merugikan negara Rp 32 miliar.
Setelah memeriksa para terlapor, giliran Kepala Seksi Pembangunan Gedung Rumah Dinas Kimtaru (Permukiman dan Tata Ruang Kota) Jateng Ir Soepratikno, diperiksa jaksa penyelidik Kejati Jateng, pukul 09.00 kemarin.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan persetujuan langkah hukum Kejaksaan Agung berupa surat persetujuan penahanan tiga bupati/walikota yang terindikasi melakukan korupsi.
Pemungutan fiskal bagi orang-orang yang bepergian ke luar negeri tak lagi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sejak keluarnya keputusan Direktur Jenderal Pajak tahun 2001, pengelolaan fiskal, termasuk pendapatan yang masuk, sepenuhnya dikelola dan menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Antasari Azhar mengaku belum dapat mengeksekusi mantan pimpinan dan anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 dalam perkara korupsi dana APBD 2002, yang sudah mendapatkan vonis berupa hukuman.
Direktur Sistem Informasi Direktorat Jenderal Imigrasi Hamsuk S Wijaya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (27/12). Sebelumnya, KPK telah memeriksa atase imigrasi di Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia, M Khusnul Yakin.
Target Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani perkara dugaan korupsi pengelolaan aset Gelora Bung Karno (Gelora Senayan) meleset. Semula tim yang diketuai Hendarman Supandji itu menargetkan penetapan tersangka akhir bulan Desember 2005.
Karena ketidaksiapan penasihat hukum membacakan eksepsi, sidang dugaan korupsi Bupati Morowali Andi Muhammad Abu Bakar yang dijadwalkan Selasa (27/12) terpaksa ditunda. Dalam kaitan itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Palu menegur keras penasihat hukum karena dinilai tidak serius menangani perkara.
Salah satu agenda utama yang dijanjikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran kabinetnya di awal pemerintahan adalah memperbaiki layanan birokrasi dan karena itu diperlukan reformasi birokrasi.
