Jika ditemukan ada penyelewengan uang negara, bukan tidak mungkin pelesiran anggota BURT DPR ke Mesir bisa berujung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Penderitaan rakyat Aceh tidak ada habisnya. Setelah harta bendanya tergerus tsunami, jatah hidup (jadup) mereka pun disunat sana-sini. Total jenderal jadup yang dikorup mencapai Rp 512,9 juta.
Sebanyak 5 LSM mengadukan perjalanan anggota BURT ke Mesir kepada Badan Kehormatan DPR. Agenda BURT dinilai tidak jelas. Demikian juga dengan out put-nya. Kepergian itu dianggap pemborosan dan foya-foya uang negara.
Setelah memeriksa anggota Panitia Penaksir Harga Rumah Dinas (Rumdin) Koperasi Jateng dari Dinas Kimtaru (Permukiman dan Tata Ruang Kota), Kejaksaan Tinggi (Kejati) kemarin kembali memeriksa anggota panitia dari dinas lain.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Luky Djani, meminta pengurus PKK agar segera menjelaskan masalah seragam biru PKK. ''Apakah ini melalui proses tender atau penunjukan? Siapa yang menjadi pengusahanya? Berapa besar nilai proyeknya? Jelaskan saja secepatnya, biar tidak muncul kecurigaan,'' kata Luky, Rabu (28/12).
Pemerintah menetapkan pemberantasan terorisme, mengejar koruptor, pemberantasan narkoba serta penangangan penangkapan ikan, penebangan liar dan penambangan liar sebagai agenda pokok bidang politik, hukum dan keamanan, pada 2006.
Ketimpangan dan kesenjangan luar biasa pada sistem penggajian pegawai negeri sipil, TNI/Polri, dan BUMN sudah berlangsung sepanjang republik ini berdiri, yang semakin lama semakin kacau, tetapi baru sekarang mendapat perhatian.