Muhammadiyah Minta Tersangka Korupsi Diumumkan

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta kepada polisi atau lembaga apa pun yang memiliki otoritas penanganan tindak korupsi untuk mengumumkan tersangka korupsi, termasuk di dalamnya mengumumkan nama-nama yang sedang ditangani dan sejauh mana penanganan itu sudah dilakukan. Harapannya, masyarakat tahu sampai di mana dan apa yang sudah dilakukan aparat sehingga bisa membantu mengawasi.

Tim Tastipikor Akan Periksa Ali dan Mahadi

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim Tastipikor menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan anggota DPR Mahadi Sinambela pada pekan ini. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi pengalihan aset hak guna bangunan tanah Hotel Hilton, yang diduga merugikan negara setidaknya Rp 1,7 triliun.

Eksekusi Mantan Legislator Diundur

Rencana eksekusi 33 dari 43 mantan anggota DPRD Sumatera Barat, terhukum kasus korupsi APBD yang rencana dilakukan Kejaksaan Negeri Padang, kemarin akhirnya diundur. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Antasari Azhar mengatakan, penundaan dilakukan karena kejaksaan memerlukan persiapan, bukan karena tekanan pihak lain.

Wapres Mengaku Malu Parpol Disebut Paling Korup

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sangat malu ketika membicarakan masalah korupsi karena hasil survei oleh Transparency International Indonesia menyatakan partai politik dinilai paling korup, sementara ia adalah Ketua Umum Partai Golkar.

Tarif Puskesmas Yogyakarta Naik 300 persen

Pemerintah Kota Yogyakarta menaikkan tarif pelayanan puskesmas sebesar 300 persen lebih, dari Rp 600 menjadi Rp 2000 ribu. Tarif baru berlaku pada April 2006 dan telah disosialisasi. Tarif puskesmas, yang ditetapkan melalui peraturan daerah, menyusul naiknya peralatan medis dan harga obat-obatan.

Benahi Dana Taktis Presiden; Anggaran Negara Seharusnya Jelas Peruntukkannya

Di masa mendatang dana taktis presiden sebesar Rp 2 miliar per bulan, dan wakil presiden Rp 1 miliar per bulan, yang saat ini masih tercantum dalam anggaran negara harus direstrukturisasi atau dibenahi.

Polisi Sidik Dugaan Korupsi Rp 6,5 Miliar

Kepolisian Wilayah Purwakarta, Jawa Barat, sedang menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dana perimbangan bagi hasil migas yang diterima Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp 6,5 miliar. Dana tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh Karawang pada 2004. Sekarang statusnya sudah masuk tahap penyidikan, kata Kepala Kepolisian Wilayah Purwakarta Komisaris Besar Tubagus Muhamad Chanafi, kepada Tempo, di Purwakarta kemarin.

Penyerahan DIPA Diwarnai Aksi Unjuk Rasa

Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2006 dilakukan serentak di 33 provinsi, Senin (2/1). Penyerahan dilakukan oleh sejumlah menteri mewakili presiden dan diserahkan kepada gubernur di tiap provinsi.

Tersangka Kasus Gelora Lebih dari Satu

Ketua Tim Pemberantasan Korupsi Hendarman Supandji memastikan tersangka kasus dugaan korupsi Gelora Bung Karno lebih dari satu orang. Korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian, ujar dia seusai peluncuran buku Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia di Bursa Efek Jakarta kemarin. Namun, Hendarman tidak bersedia menjelaskan detail nama dan kriteria calon tersangka kasus tersebut. Itu tergantung penyidik, ujarnya.

Biaya Rapat di Luar Gedung DPRD Rp 9,31 Miliar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten mengajukan anggaran Rp 9,31 miliar untuk membiayai rapat-rapat di luar gedung DPRD. Hal itu dinilai sebagai salah satu bentuk pemborosan anggaran sehingga pengajuannya harus dikaji ulang.

Subscribe to Subscribe to