Direktur RRI Cuma Terima Rp 1 Juta

Direktur Administrasi dan Keuangan RRI Suratno mengaku hanya menikmati Rp 1 juta dari Rp 2 miliar uang suap yang diterimanya dari rekanan proyek peralatan siar Pemilu 2004.

Penjara Muaro Bungo Bersiap Terima Mantan Anggota Dewan

Kemarin beberapa ruang di kantor Kejaksaan Negeri Padang telah diubah sedikit.

Hamid Bantah Daan Dimara

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin membantah terlibat pengadaan segel surat suara Pemilu 2004.

Kaleidoskop Korupsi Bulan Januari 2006

Kaleidoskop korupsi bulan Januari 2006

Perpu Seleksi Hakim Agung Atur Usia Pensiun

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Seleksi Hakim Agung yang dibuat Komisi Yudisial akan mengatur usia pensiun hakim agung.

Korupsi Kader Partai Golkar dan Konsekuensi Kursi Kekuasaan

Keresahan meruyak terkait adanya pejabat (daerah) yang ditahan karena kasus korupsi.

Daan Dimara Sebut Hamid Bertanggung Jawab Soal Segel

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daan Dimara mengatakan, selain dirinya, mantan anggota KPU Hamid Awaludin juga disebut-sebut bertanggung jawab dalam pengadaan segel surat suara.

Empat Tersangka Resmi Dicegah ke Luar Negeri

Empat tersangka korupsi pengelolaan aset Gelora Senayan resmi dicegah ke luar negeri terhitung 7 Februari 2006 hingga setahun mendatang. Pencegahan terhadap Robert J Lumempouw, Ronny Kusuma Judistiro, Ali Mazi, dan Pontjo Sutowo tersebut sudah disampaikan ke tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia.

Berbisnis dengan Bendera Markas Besar TNI

Proses penertiban bisnis Tentara Nasional Indonesia oleh pemerintah terus berjalan. Sebelumnya, Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI telah menginventarisasi 219 usaha di bawah bendera yayasan maupun koperasi dari berbagai kesatuan di tingkat Markas Besar TNI maupun ketiga angkatan.

Debitor BLBI Tak Mau Diperas Lagi; DPR Nilai Berlebihan Mereka Bisa ke Kantor Presiden

Kedatangan para debitor atau para pengutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ke Kantor Presiden dinilai sebagai tindakan berlebihan, apalagi pihak kepolisian sampai menyempatkan waktu mengantar mereka. Namun, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan, para debitor yang datang ke Kantor Presiden itu menginginkan kepastian dalam prosedur hukum.

Subscribe to Subscribe to