Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Juni 2016 – UU Pemilihan Umum (Pemilu) harus turut mengatur perihal dana relawan. Hal ini juga harus diikuti dengan pengaturan soal dana pemenangan dalam tahapan pra-pemilu.
“Ada kekosongan hukum dalam pendanaan relawan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam konferensi pers di Kantor ICW, Jumat, 24 Juni 2016.
POKOK BERITA:
“Jaksa Agung Akui Temuan Janji Uang”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Sabtu, 25 Juni 2016
Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Juni 2016 – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan dana yang diterima oleh relawan Teman Ahok patut diapresiasi. Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.
“Kami mendukung adanya surat perintah penyelidikan,” ucap Donal dalam konferensi pers di Kantor ICW, Jumat, 24 Juni 2016.
RINGKASAN MINGGUAN:
Pemotongan anggaran KPK bisa ganggu pemberantasan korupsi www.antikorupsi.org/
Upaya meningkatkan penerimaan negara dinilai tidak maksimal www.antikorupsi.org/
Cegah Dana Relawan Bermasalah, KPU Harus Atur Melalui PKPU
Munculnya gerakan relawan merupakan fenomena baru dalam politik elektoral di Indonesia. Sejak Pemilu Presiden 2014, relawan memiliki andil cukup penting dibalik pengawalan suara dan pemenangan kandidat. Bahkan sejumlah pihak menyebut salah satu kunci kemenangan Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden 2014 disebabkan masifnya kampanye yang dilakukan relawan.
Gaduh terkait pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta mulai terurai. Perdebatan ada atau tidaknya dugaan kasus korupsi sepertinya akan segera berakhir. Di sela rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR RI (14/6), KPK membeberkan hasil penyelidikannya. Kesimpulannya menyebutkan bahwa, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.
Fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan untuk menyetujui atau menolak calon Kapolri baru telah selesai digelar Komisi III DPR RI pada Kamis, 23 Juni 2016. Hasilnya sudah bisa ditebak, Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan presiden Joko Widodo banyak mendapatkan apresiasi dan persetujuan dari 10 fraksi secara aklamasi.
POKOK BERITA:
“BPK Paksa DKI Bayar Kerugian”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Jumat, 24 Juni 2016
Antikorupsi.org, Jakarta, 23 Juni 2016 – Kasus korupsi sektor pajak dan kehutanan masih belum banyak terbongkar. Selain sektor tersebut, modus pencucian uang dan korupsi oleh korporasi jadi hal yang mesti turut disorot.
“Sektor kehutanan dan perpajakan jadi lahan sangat basah terjadinya korupsi,” kata Peneliti Hukum ICW Aradilla Caesar dalam diskusi ‘Mencermati Kinerja Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Perpajakan, Kehutanan, dan Pencucian Uang’ di Jakarta, Rabu, 23 Juni 2016.
