09
Sep
POKOK BERITA:
“KPK Sita Dua Moge Milik Bupati Banyuasin”
09
Sep
Antikorupsi.org, Jakarta, 7 September 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mengadakan lomba Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA). Lomba tersebut ditujukan bagi para insan media yang gigih memberitakan isu korupsi.
AKJA tahun ini diadakan untuk kedua kalinya. Para jurnalis yang bekerja pada media seperti cetak, online, televisi, juga jurnalis lepas dapat berpartisipasi dalam lomba tersebut.
Saat ini, AKJA 2 telah memasuki masa pendaftaran. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 31 Agustus 2016 hingga 28 Oktober 2016.
08
Sep
Penindakan kasus korupsi selama semester I-2016 menurun. Hal tersebut berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch dalam rentang Januari- Juni 2016.
Penegak hukum sepanjang semester I-2016 telah menyidik 210 kasus korupsi di seluruh Indonesia. Aktor yang terjerat sebanyak 500 orang dengan kerugian negara Rp 890,5 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di semester yang sama, penegak hukum cenderung lebih besar dalam menangani kasus korupsi.
07
Sep
POKOK BERITA:
“10 Ribu Lebih Tanda Tangan Menolak Remisi Koruptor”
06
Sep
POKOK BERITA:
“Bupati Banyuasin Terancam Pidana Pencucian Uang”
06
Sep
Antikorupsi.org, Jakarta, 6 September 2016 – Penolakan publik terhadap wacana aturan remisi bagi koruptor semakin kencang. Hal itu diantaranya terlihat melalui petisi daring di laman change.org bertajuk “Tolak Kebijakan Obral Remisi Untuk Koruptor”.
06
Sep
Antikorupsi.org, Jakarta, 5 September 2016 – Lima Guru Besar menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan penolakan terhadap wacana aturan remisi bagi koruptor. Wacana remisi yang dituangkan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Warga Binaan itu dianggap bermasalah dalam segi prosedur, substansi, dan alasan penyusunannya.
Lima Guru Besar yang menolak diantaranya Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Prof. Dr. Hibnu Nugroho, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D, Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, dan Prof. Dr. Marwan Mas, M.H.
06
Sep
Antikorupsi.org, Jakarta, 5 September 2016 – Penolakan terhadap wacana aturan remisi bagi koruptor kembali menguat. Kali ini lima guru besar menyampaikan penolakannya kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait aturan remisi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Warga Binaan.
05
Sep
Rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah hampir mencapai tahap akhir. Muatan revisi ini dianggap sangat menguntungkan narapidana kasus korupsi.