Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Agustus 2016 - Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar seminar nasional bertajuk 'Lestarikan Hutan, Jangan Lestarikan Korupsi'. Acara diadakan di Double-Tree Hotel, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengatakan, acara digelar untuk mendiskusikan lebih dalam ihwal persoalan di sektor kehutanan. "Indonesia jangan jadi negara yang dikutuk sumber daya alamnya," ujarnya saat menyampaikan kata sambutan.

Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Agustus 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud) yang baru dilantik, Muhadjir Effendy, untuk tidak terus mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Selama kurun waktu dua bulan sejak diangkat, KMSTP menilai Muhadjir telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Beberapa diantaranya adalah rencana menerapkan full day school (sekolah sepanjang hari), wacana penghapusan sekolah gratis, dan revitalisasi komite sekolah.

Antikorupsi.org, Jakarta, 23 Agustus 2016 – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di Pulau Bangka Sulawesi Utara. Putusan MA tersebut disambut baik oleh Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka.

“Tentunya kami gembira,” ujar Revoldi ‘Didi’ Koleangan, aktivis Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka melalui sambungan telepon, Selasa, 23 Agustus 2016. Ia merasa putusan tersebut patut diapresiasi karena upaya gugatan hukum terhadap usaha tambang di Pulau Bangka telah dilakukan bertahun-tahun.

RINGKASAN MINGGUAN

POKOK BERITA:

“Bisa Dijerat Pencucian Uang”

http://koran.tempo.co/konten/2016/08/24/403934/Bisa-Dijerat-Pencucian-Uang

Tempo, Rabu, 24 Agustus 2016

Informasi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak dipublikasi secara transparan.

Data jumlah kasus korupsi yang dilaporkan hanya berupa statistik akumulatif per tahun dan tidak tersedia detail kasus korupsi.

Antikorupsi.org, Jakarta, 19 Agustus 2016 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) dituntut untuk membuka informasi publik terkait dokumen perkebunan sawit. Hal ini merupakan respon atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen tersebut merupakan informasi terbuka.

“Kami menuntut KemenATR/BPN menjalankan putusan KIP,” kata pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI), Linda Rosalina, di Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2016.

RINGKASAN MINGGUAN

• Opini Diskresi atau Korupsi www.antikorupsi.org/ZWd

11 Agustus